Menu Utama

     Pendiri SCJ

     Kongregasi SCJ
Pedoman Hidup SCJ   
     Propinsi Indonesia
     Karya
     Komunitas
     Elenchus
     Doa Persembahan
     Artikel
     Necrologium
     Link Propinsi SCJ
     BLOG Berita
 
Kontak - Info


Propinsialat SCJ Indonesia

Jl. Karya Baru 552/94  Km.7
Palembang  30152
Sumatera Selatan
Indonesia
Telp. +062 0711 410835
Fax. +062 0711 417533
Email: sekpropscj@gmail.com

 

Pedoman Hidup

Cari Konstitusi Nomor:

Direktorium Jendral

No

8
1.
Hidup dan pengelolaan Kongregasi diatur oleh Hukum Umum Gereja di bagian tentang Hidup Religius, dan oleh Hukum Khusus Kongregasi yang tercantum dalam Konstitusi yang disahkan oleh Tahta Suci dan Direktorium Jenderal, yang disahkan oleh Kapitel Jenderal serta diundangkan oleh Superior Jenderal. Konstitusi dan Direktorium Jenderal merupakan “Pedoman Hidup” Kongregasi.

2. Peraturan-pertaturan lain yang juga berguna bagi hidup dan pengelolaan Kongregasi adalah semua yang termuat dalam Kumpulan Peraturan: khususnya Peraturan Pengelolaan Harta Benda (NAB), Ratio Formationis Generalis, dan Tatacara untuk Kapitel Jenderal.

3. Selain Direktorium Jenderal, Direktorium Khusus (Provinsi, Regio, Distrik) merumuskan secara lebih terperinci penerapan atas peraturan-peraturan Konstitusi sesuai dengan situasi khas dari kehidupan, kebudayaan dan karya-karya entitas tertentu dalam Kongregasi. Sekali disahkan dan diundangkan sebagai norma tetap dari Provinsi/Regio/Distirik, Direktorium Khusus tersebut berlaku sah sampai ada perubahan-perubahan berikutnya.

4. Berbagai pelayanan dan jabatan yang berhubungan dengan kehidupan dan pengutusan Kongregasi di dalam Gereja, dipercayakan kepada para anggota sesuai dengan Hukum Umum Gereja dan Hukum Khusus, dengan memperhatikan baik panggilan dan kemampuan masing‑masing anggota maupun kebutuhan Komunitas dan tujuannya (KHK 145‑183).

5. Sesuai dengan "Ratio Formationis" (Garis Besar Formasio) kita, hendaknya diatur formasio yang berlaku untuk semua anggota Kongregasi. Formasio itu hendaknya sesuai dengan hidup Religius kita dan dengan tuntutannya dalam bidang hidup rohani dan kerasulan. Hendaknya juga diatur formasio yang perlu untuk masing‑masing pelayanan dan jabatan.

6. Juga bagi mereka di antara kita yang dipanggil untuk hidup religius tetapi tidak ditahbiskan untuk jabatan gerejani, hendaknya diberi kemungkinan untuk mewujudkan pula formasio kepribadian, profesional, karya kerasulan, sesuai dengan kemampuan masing‑masing dan sesuai dengan pelayanan‑pelayanan yang dapat dipercayakan kepada mereka. Direktorium Khusus hendaknya memberikan pemerincian yang perlu untuk itu.

15

Mempelajari dengan seksama situasi budaya, sosial dan gerejani di mana Kongregasi kita lahir, demikian pula pengalaman rohani maupun pastoral Pater Dehon serta inspirasi aslinya, lagi pula sejarah awal dan perkembangan Kongregasi baik dalam keseluruhannya maupun dalam masing‑masing Provinsi, Regio atau Distrik, merupakan suatu yang perlu bagi kita. Hal ini menjadi syarat agar kita tetap setia dan menghasilkan buah yang berlimpah‑limpah dalam situasi kita yang sekarang, yang juga terus menerus menuntut pembaharuan dan kreativitas.


32

1. Pengelolaan karya gerejawi yang dipercayakan kepada entitas Kongregasi (misalnya sebuah Paroki) diatur oleh peraturan-peraturan dalam Hukum Umum dan Khusus. Hubungan antara Kongregasi dan karya-karya tersebut diatur dalam sebuah konvensi yang ditandatangani oleh Superior mayor, kecuali untuk Regio yang memerlukan persetujuan dari Superior Jenderal seperti tertulis dalam Direktorium Jenderal no. 123.2.

2. Religius yang bertanggung jawab atas karya gerejawi yang dipercayakan kepada entitas Kongregasi, sebelum memulai prosedur untuk memperoleh izin dari otoritas gerejawi karya tersebut untuk membangun, memperbaiki, atau kegiatan lain yang memerlukan sejumlah uang yang melebihi jumlah yang telah ditentukan oleh Superior mayor, harus mendapatkan nulla osta (izin khusus) tertulis dari Superior tersebut setelah mendengarkan pendapat Dewan Penasihatnya.

.
33

1. Sebagai Kongregasi bertingkat Internasional, kita mendengarkan panggilan untuk karya misi universal Gereja dan kita mau turut serta di dalamnya, baik secara individu maupun sebagai komunitas. Bermisi di luar batas wilayah teritorial kita merupakan dimensi fundamental dari hidup bakti kita.

2. Masing-masing entitas, juga yang baru didirikan, hendaknya dengan murah hati menyiapkan para anggotanya untuk karya kerasulan di luar batas wilayah Provinsi, Regio, atau Distriknya.

3. Setiap konfrater, setelah melalui suatu discernment dengan Superior mayornya, hendaknya mempunyai kemungkinan untuk menyediakan diri ambil bagian dalam proyek misi Kongregasi.

4. Karya-karya misi baru yang muncul atas inisiatif salah satu entitas atau, yang bersifat internasional, dan yang telah disetujui serta dikoordinasi oleh Pimpinan Jenderal, hendaknya mengikuti kriteria-kriteria berikut ini:
- Hendaknya merupakan jawaban atas kebutuhan konkrit (sosial maupun gerejawi) melalui dialog dengan Gereja lokal;
- Hendaknya melibatkan entitas-entitas di wilayah geografisnya;
- Hendaknya merupakan suatu inisiatif yang realistis dengan kemungkinan untuk tersedianya tenaga dan dana;
- Sejak awal hendaknya dipikirkan keterlibatan realitas lokal dan kemungkinan adanya panggilan;
- Hendaknya ada jaminan kehadiran (konfrater) paling tidak tiga orang per komunitas.


34

1. Pada tingkat Kongregasi, Provinsi, Regio, Distrik, dan komunitas setempat, hendaknya diadakan refleksi terus-menerus mengenai misi kita dalam Gereja, mengenai isinya, serta perwujudannya.

2. Karena perbedaan situasi dan kebudayaan, dan mengikuti perkembangan kebutuhan‑kebutuhan serta kemungkinan‑ kemungkinan konkrit, hendaknya dipegang petunjuk‑petunjuk berikut ini (bdk. Konst. no. 30‑34)
- Seluruh hidup religius kita: spiritualitas, komunitas, kaul‑kaul, karya‑karya dan pelayanan‑pelayanan kita adalah misi kita.
‑ Pilihan‑pilihan konkrit hendaknya diambil atas dasar arahan fundamental kita:
* Memberi kesaksian tentang keagungan Allah dan cintakasihNya dalam diri Yesus Kristus; pendalaman spiritualitas, hidup doa, perayaan dan adorasi terhadap Sakramen Ekaristi ....
* Melayani karya penginjilan: antara lain melalui karya misi, katekese, pembinaan klerus dan awam, karya pendidikan, kehadiran dalam dunia kebudayaan ....
* Meningkatkan martabat manusia: dengan melibatkan diri dalam karya keadilan sosial, hadir dalam dunia orang miskin dan yang tersingkirkan.


42

Pengikraran kaul kemurnian mengandaikan kedewasaan rohani dan afektif. Untuk mempersiapkan dan menghayati kaul tersebut, di samping perlu adanya disposisi batin, perlu juga menggunakan ilmu-ilmu pengetahuan tentang afektivitas dan kemampuan untuk menjalin relasi manusiawi yang sehat dan membahagiakan.
Untuk meningkatkan keseimbangan afektif, kita hendaknya melihat pentingnya persahabatan dan ketulusan hati dalam komunitas, serta pada pemberian diri melalui karya dan tanggung jawab yang diembannya.


45

1. Tindakan yang diambil seorang anggota mengenai pemakaian dan pengaturan milik warisan tanpa izin pembesar, adalah ilegal, meskipun tetap sah.

2. Anggota sendirilah yang bertanggung jawab di hadapan hukum sipil untuk semua tindakannya berkaitan dengan harta warisannya (KHK 639 § 2 dan 3).

3. Untuk tindakan‑tindakan yang dituntut oleh hukum sipil guna menerima harta warisan dan guna melaksanakan apa yang telah ditentukan pada waktu kaul pertama tentang pengurusan harta warisan itu, anggota yang bersangkutan memerlukan izin Superior komunitasnya; hendaknya ia juga minta nasihat kepada orang‑orang yang kompeten.

4. Kalau tindakan itu berarti sesuai "pelepasan/ pengurangan" milik sebagaimana diuraikan dalam KHK, khususnya KHK 638 § 3 dan 1295, diperlukan izin dari Superior mayor atau, kalau keadaan mendesak, dari Superior lokal.

5. Semua karya pelayanan dan fungsi dalam Kongregasi bersifat tanpa pamrih. Oleh karena itu kita tidak bisa menuntut ganti rugi atau bayaran pribadi, baik bagi yang tetap sebagai anggota Kongregasi maupun bagi mereka yang meninggalkan Kongregasi.
Di pihak lain, jika ada seorang anggota keluar untuk selamanya, Kongregasi hendaknya bersikap adil dan penuh cinta kasih.

6. Surat wasiat dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan terlepasnya atau pengaturan harta warisan pribadi, hendaknya disimpan didalam Arsip Provinsi, Regio, atau Distrik. Kecuali surat wasiat, dokumen-dokumen itu kehilangan nilainya jika religious tersebut meninggalkan Kongregasi atau karena dikeluarkan.


47

Kaul kemiskinan menuntut bahwa setiap anggota mempertanggung-jawabkan kepada Superiornya segala yang diterimanya dan bagaimana itu dipakai.


49

1. Untuk belanja kebutuhan hidup, pemeliharaan dan hiburan, hendaknya kita mencari patokan yang tepat, yang sesuai dengan keadaan setempat dan lingkungan di mana kita hidup; dan secara khusus sesuai dengan cara hidup kaum miskin, lagi pula sesuai dengan apa yang diperlukan demi karya dan pelayanan kita.

2. Dengan bijaksana dan dengan besar hati hendaknya kita siap menghadapi segala resiko di mana tidak ada sebuah jaminan.

3. Hendaknya setiap komunitas berusaha untuk memenuhi kebutuhan‑kebutuhannya sendiri melalui karya para anggotanya.
Tetapi karena sebagian kita hidup dari kebaikan hati para penderma, maka hendaknya kita mempergunakan apa yang kita terima itu dengan semangat kemiskinan dan dengan menghormati maksud para penderma (KHK 1300).

4. Secara normal laporan keuangan komunitas hendaknya dibuka kepada komunitas untuk direfleksikan bersama.


51

1. Penumpukan harta perlu dihindari (KHK 634 § 2). Sesuai dengan kemungkinan yang ada dan untuk mencapai solidaritas yang efektif, hendaknya kita mewujudkan keinginan kita untuk berbagi itu dengan: membantu kebutuhan‑kebutuhan Gereja dan kaum miskin; membantu komunitas atau Provinsi / Regio / Distrik yang berada dalam kesulitan; ikut ambil bagian untuk membiayai proyek Kongregasi.

2. Di bawah tanggungjawab Superior Jenderal dan dewannya telah dibentuk fond-fond untuk saling membantu dalam Kongregasi.
Fond-fond itu berasal dari sumbangan-sumbangan dari beberapa entitas dalam Kongregasi.
Fond-fond itu dikelola oleh Ekonom Jenderal sesuai dengan peraturan-peraturan Kongregasi. Laporan mengenai pengelolaan itu dilaporkan setiap tahun kepada para Superior mayor dan pada saat diselenggarakan Konperensi Jenderal; sedangkan Kapitel Jenderal memeriksa dan menilai pengelolaan itu.

3. Kriteria yang harus diikuti dalam mewujudkan proyek‑proyek pertama‑tama adalah misi kita. Rumah‑rumah kita hendaknya sesuai dengan tujuannya. Sejauh memungkinkan, dengan senang hati kita menyediakan rumah‑rumah kita juga untuk karya‑karya sosial dan pelayanan pastoral.

4. Tuntutan keadilan ini hendaknya dijalankan khususnya dengan memenuhi kewajiban‑kewajiban keadilan terhadap para karyawan kita.

5. Hendaknya kita penuh kewaspadaan untuk menolak setiap penanaman modal yang bertentangan dengan keterlibatan kita untuk perdamaian dan peningkatan martabat manusia.


54

1. Kewajiban untuk taat itu secara istimewa menjadi serius, kalau Superior yang sah memberikan perintah formal dengan secara tegas menyebutkan kaul ketaatan sebagai dasarnya.

2. Selain Sri Paus dan Kongregasi Suci yang berkompeten, dapat juga memberikan perintah berdasarkan kaul ketaatan, yaitu Kapitel-kapitel Jenderal, Provinsi, Regio, para Superior mayor dan para Superior lokal, serta para Vikaris sejauh benar-benar menggantikan Pimpinan dalam hal memikul tanggung jawab atas Provinsi, Regio, Distrik, atau Komunitas.
Mereka dapat memberikan delegasi kuasa ini pada masing-masing kasus.

3. Hendaknya para Superior jarang saja dan secara bijaksana menggunakan kuasa tersebut, hanya dalam kasus‑kasus yang sebanding pentingnya dengan keseriusan perintah formal itu, dan hanya kalau tidak ada lagi jalan lain.
Superior-superior lokal hendaknya tidak memberikan perintah formal itu. Namun kalau keadaan mendesak sehingga Superior merasa wajib memberikannya, maka hendaknya dia dengan segera memberitahukannya kepada Superior mayor.

4. Kalau seorang Superior menilai bahwa perlu diberikannya perintah itu, hendaknya ia membuatnya secara tertulis atau di hadapan paling sedikit dua saksi.

5. Para religius hendaknya tidak menerima tugas atau tanggung jawab lain di luar Kongregasi atas nama pribadi tanpa izin dari Superior mayornya; izin itu hendaknya tertulis dengan persetujuan Dewannya, demi menghormati Hukum Umum dan peraturan khusus dalam Gereja setempat. Di samping itu, para religius diwajibkan untuk menghormati petunjuk-petunjuk khusus dari para Superior, khususnya jika tugas dan tanggung jawab itu akan berhubungan dengan pengelolaan harta benda.
Menjadi kuasa Superior mayor untuk meminta seorang religius untuk mengundurkan diri dari tugas yang diterima secara pribadi di luar Kongregasi itu, dengan alasan yang ditunjukkan oleh Superior sendiri.


59

Selain persyaratan yuridis dan praktis yang diperlukan untuk pembukaan komunitas baru (bdk. KHK 608‑610), dan dengan tetap mengindahkan rencana‑rencana provinsi, regio, distrik hendaknya dipakai kriteria-kriteria ini,:
- Perlunya suatu kesepakatan dasar di antara anggora untuk mengusahakan proyek bersama dalam hidup berkomunitas, berusaha dan mewujudkan bersama sebuah dialog dan sharing yang nyata;
- Perlu adanya rencana karya kerasulan yang cukup jelas untuk menempatkan dan melibatkan komunitas dalam misi Gereja, dalam persetujuan dengan mereka yang bertanggung jawab dalam Gereja setempat;
- Perlunya persekutuan dan solidaritas yang nyata dengan Provinsi, Regio, dan Distrik; dari pihaknya Provinsi, Regio, dan Distrik mengakui dan mendukung tugas pengutusan komunitas baru itu, dan menyetujuinya melalui Superior mayor.


63

1. Persatuan Kongregasi terungkap dalam semboyan Sint Unum, yang terwujud nyata dalam persekutuan para anggotanya, dalam kerja sama melaksanakan proyek bersama, dan dalam saling berbagi harta benda.

2. Hendaknya komunitas‑komunitas kita sedapat mungkin terbuka untuk menyambut tamu‑tamu dalam semangat persaudaraan, dengan tetap memperhatikan tujuan masing-masing komunitas itu. Supaya keterbukaan itu sungguh merupakan kesaksian, Superior lokal, dengan komunitasnya menentukan cara dan pengaturannya, dengan tetap mempertahankan tempat dan waktu khusus untuk hidup komunitas itu sendiri. (bdk. KHK 667 § 1).


69

1. Kalau seorang anggota atau novis meninggal dunia, Superior komunitas segera memberitahukannya kepada Superior mayor. Lalu Superior mayor memberitahukan kepada para Superior lokal lainnya dalam Provinsi, Regio, Distriknya sendiri dan juga kepada Superior Jenderal; kemudian Superior Jenderal memberitahukan kepada para Superior mayor yang lain dan para Superior distrik yang tergantung padanya.

2. Direktorium khusus (Provinsi/Regio/Distrik) menetukan secara terperinci doa‑doa yang harus dilakukan bagi anggota Provinsi/Regio/Distrik yang meninggal; demikian juga bagi anggota Provinsi, Regio, dan Distrik yang lain.

3. Kecuali ada petunjuk-petunjuk lain dalam Direktorium khusus, untuk orang tua dari seorang religius atau novis yang meninggal, dirayakan Perayaan Ekaristi peringatan arwah dalam komunitasnya.

4. Superior Jenderal, atau Vikarisnya, menentukan cara peringatan yang harus dilakukan oleh seluruh Kongregasi pada saat kematian Superior Jenderal, atau seorang yang sedang atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Jenderal atau yang bekerja di Jenderalat.

5. Setiap tahun, dalam pekan sesudah Peringatan Arwah Semua Orang Beriman, setiap imam hendaknya merayakan satu kali Perayaan Ekaristi untuk semua anggota Kongregasi yang telah meninggal, dan anggota lain hendaknya ikut merayakan Ekaristi dengan ujud yang sama.

6. Paling sedikit satu Misa setahun hendaknya dipersembahkan dalam setiap komunitas untuk para donatur dan keluarga kita yang telah meninggal.

7. Pada wafatnya Sri Paus hendaknya Ekaristi dirayakan dalam setiap komunitas kita; demikian pula dalam setiap komunitas di suatu keuskupan tertentu kalau Uskup setempat meninggal dunia.


71

Penggunaan alat-alat komunikasi sosial – yang pemakaiannya  memerlukan suatu pembinaan khusus – hendaknya diatur berdasarkan nilai tanggung jawab pribadi dan komuniter sehingga pemakaiannya itu menjadi sarana perkembangan pribadi dan demi pembangunan dunia yang didasarkan pada persaudaraan. Dalam penggunaannya perlu diperhatikan suatu sikap waspada agar dapat memiliki hati yang bebas, dengan menghindari penggunaan yang tidak tepat dan yang dapat menumbuhkan sikap individualisme.


73

1. Komunitas Wilayah (territorial) – yang dalam Direktorium khusus bisa menggunakan istilah lain – terdiri dari komunitas-komunitas setempat dalam suatu wilayah tertentu atau terdiri dari beberapa komunitas tempat tinggal yang berama-sama membentuk suatu komunitas wilayah harus terdiri setidak-tidaknya tiga (3) anggota. Untuk mendirikan komunitas wilayah tersebut hendaknya diperhatikan kriteria-kriteria yang termuat dalam Direktorium Jenderal nomor 59.

2. Sebuah Komunitas Wilayah bisa tergantung pada Superior Provinsial, Regional, Distrik, atau langsung pada Superior Jenderal. Komunitas Wilayah ini dibentuk, atau secara kanonik didirikan oleh Superior mayor dari komunitas tersebut dengan persetujuan Dewannya.

3. Merupakan kewajiban Superior mayor – di mana komunitas wilayah tersebut tergantung – untuk menentukan status khusus Komunitas Wilayah tersebut, lebih-lebih tanggung jawab Koordinator atau Superior Komunitas tersebut jika komunitas itu didirikan sebagai suatu komunitas religius yang sungguh-sungguh.

4. Superior mayor tidak dapat memulai suatu karya kerasulan atau mengawali proses pembentukan secara kanonik sebuah komunitas di luar wilayah yurisdiksinya tanpa izin dari Superior Jenderal, yang dikeluarkan dengan persetujuan Dewannya.

5. Untuk komunitas-komunitas wilayah yang secara kanonik didirikan sebagai komunitas yang sungguh-sungguh, hendaknya mengikuti aturan-aturan Hukum Umum dan Hukum khusus yang berbicara tentang rumah-rumah religius dan Superior lokal.


79

1. Dalam persatuan dengan doa Gereja, doa harian kita menimba inspirasinya yang khas dari semangat Kongregasi, khususnya melalui doa persembahan diri dan Adorasi Ekaristi.

2. Sesuai dengan undangan Gereja untuk menghayati semangat tobat dan rekonsiliasi, hendaknya setiap komunitas secara berkala merayakan Ibadat Tobat.

3. Direktorium khusus hendaknya memberikan petunjuk‑petunjuk mengenai acara‑acara rohani yang lain, khususnya yang menjadi kebiasaan tradisional dalam Kongregasi, misalnya: pemeriksaan batin khusus, Jam Kudus, rekoleksi bulanan, retret tahunan, persiapan dan perayaan Hati Raya Hati Kudus Yesus.

4. Hendaknya kita menyesuaikan isi dan bentuk doa kita dengan kebudayaan serta kebutuhan‑kebutuhan zaman kita, dengan mengindahkan pengarahan yang diberikan oleh Gereja.


80

1. Untuk mengungkapkan arti Ekaristi dengan lebih baik, hendaknya setiap komunitas sedapat mungkin mengutamakan konselebrasi.

2. Dalam keadaan biasa para imam menerima intensi‑intensi Misa dari Superior komunitas.

3. Direktorium khusus hendaknya mengatur kemungkinan bagi setiap anggota religius, supaya dapat mempersembahkan atau dipersembahkan beberapa Misa untuk intensi pribadinya.


81

Pater Dehon suka memberikan intensi pemulihan dalam Perayaan Ekaristi hariannya. Dalam semangat yang sama hendaknya kita memberikan tempat kepada pemulihan dalam Perayaan Ekaristi kita, sebab pemulihan itu merupakan salah satu unsur dalam panggilan kita. Kadangkala hendaknya kita merayakan Ekaristi dengan intensi pemulihan itu.


83

1. Setiap komunitas hendaknya mempunyai kapel, di mana Ekaristi dirayakan dan disimpan (bdk. KHK 608).

2. Mendirikan "Rumah‑rumah Adorasi" selalu merupakan suatu keinginan hati Pater Dehon. Beliau memandangnya sebagai suatu segi pengutusan Kongregasi. Kita hendaknya menaruh perhatian akan keinginan ini, yang dapat juga memenuhi kebutuhan yang dirasakan dalam Gereja sekarang untuk mendirikan "rumah‑rumah doa".


85

Pater Dehon memilih para Pelindung Kongregasi sebagai contoh teladan bagi kita, supaya kita mempersatukan diri kita dengan mereka "untuk bersama‑sama menghormati, mencintai dan menghibur Hati Kudus serta memohon pertolonganNya" (Dir. Roh., bag. II, bab VII). Di antara mereka kita menghormati secara khusus Santo Yusuf, contoh teladan dalam sikap siap sedia, rendah hati dan setia kepada perutusannya; dan santo Yohanes, sebab "jelas bahwa dia menjadi pelindung dan contoh teladan bagi Imam‑imam Hati Kudus" (Dir. Roh., bag. II, bab IV/1).


91

1. Sebuah Ratio Formationis untuk seluruh Kongregasi menyoroti pelbagai segi dari formasio awal dan bina lanjut para anggota Kongregasi selama masa penggabungan dan selama hidupnya dalam Kongregasi.
Ratio ini mengambil inspirasinya dari pengarahan‑pengarahan yang diberikan oleh Tahta Suci, dan ditentukan serta ditinjau kembali secara berkala, dengan memperhatikan baik sifat khas Kongregasi kita maupun perkembangan zaman dalam hal kepekaan akan nilai‑nilai tertentu, kebutuhan‑kebutuhan yang dirasakan dan metode‑metode yang diterapkan, Ratio ini disahkan oleh Superior Jenderal dengan persetujuan Dewannya.
Di setiap Provinsi, Regio dan Distrik hendaknya disusun Ratio khusus yang sejalan dengan Ratio Formationis Generalis, dan yang disesuaikan dengan situasi Provinsi, Regio dan Distrik, serta mengikuti arahan-arahan Gereja setempat untuk formasio bagi pelayanan‑pelayanan gerejani. Sesudah disahkan oleh Superior Jenderal dengan persetujuan Dewannya, Ratio khusus ini menjadi lampiran para Direktorium khusus.

2. Komunitas‑komunitas formasio memiliki peran yang sangat penting, maka perlu diberi perhatian khusus kepada komposisi dan pengelolaannya.
Semua anggota komunitas bertanggung jawab secara penuh atas formasio, yang merupakan tujuan utama komunitas itu.
Dalam komunitas formasio hendaknya diberi perhatian khusus kepada segi perkembangan manusiawi, hidup rohani, pastoral dan ke‑SCJ‑an.

3. Tanggung jawab khusus dipikul oleh anggota‑anggota yang secara khusus ditugaskan oleh Superior mayor untuk karya formasio ini.
Direktorium khusus hendaknya menentukan secara terperinci tugas dan tanggung jawab masing‑masing, baik dalam kelompok formasio maupun dalam pengelolaan komunitas, khususnya dalam hal penerimaan kaul, dalam penerimaan untuk pelantikan / tahbisan, serta tahap-tahap untuk formasio.


96

1. Untuk melanjutkan tahap formasio selanjutnya, para calon diajukan kepada Superior mayor oleh Superior Setempat, sesudah mendengarkan mereka yang bertanggung jawab atas formasio itu, dari para anggota komunitas di mana calon itu tinggal, serta pendapat Dewan Setempat.

2. Untuk formasio bagi pelayanan gerejani, yaitu pelantikan lector dan akolit, dan tahbisan diakonat dan imamat, hendaknya diikuti peraturan‑peraturan umum Gereja serta petunjuk‑petunjuk Konperensi Para Uskup di masing‑masing negara atau wilayah. Direktorium khusus hendaknya memberikan petunjuk‑petunjuk yang sesuai dengan situasi Provinsi, Regio dan Distrik.

3. Hanya mereka yang sudah berkaul kekal dapat diajukan untuk tahbisan diakonat dan imamat. Merupakan wewenang Superior mayor untuk memberikan surat permohonan (letere dimissorie) kepada Uskup untuk menerimakan tahbisan diakon dan imamat, (KHK 1019 § 1).

4. Kalau seorang anggota telah mengikrarkan kaul kekal atau telah menerima tahbisan diakonat dan imamat, Superior mayor mengirim surat pemberitahuan kepada pastor paroki, tempat anggota itu dulu dibabtis (bdk KHK 1054; 1088).


98

1. Sebelum seseorang masuk novisiat, hendaknya ia mengikuti retret selama paling sedikit lima hari. Masa novisiat dimulai pada hari yang telah ditentukan oleh Superior mayor.
Upacara penerimaan dalam novisiat hendaknya dirayakan menurut tata upacara yang sudah disetujui Superior mayor dengan persetujuan Dewannya untuk Provinsi, Regio, dan Distrik.
Pelaksanaan upacara penerimaan dalam novisiat itu hendaknya dicatat dalam buku khusus.

2. Magister Novis harus seorang religius yang telah mengikrarkan kaul kekal paling sedikit sepuluh tahun dan bahwa ia mempunyai kemampuan dan persiapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas teresebut.

3. Semua anggota komunitas rumah novisiat bergantung pada Superior lokal dalam hal bagaimana rumah novisiat diatur. Sifatnya harus hidup berkomunitas, hidup komunitas formasio.

4. Satu‑satunya orang yang berwenang untuk pendampingan para novis ialah Magister Novis, di bawah kuasa Superior mayor (bdk. KHK 650 § 2). Magister Novis melaporkan kepada Superior mayor mengenai jalannya Rumah Novisiat dan mengenai masing‑masing novis, seturut petunjuk‑petunjuk yang diberikan oleh Direktorium khusus.

5. Bilamana Dewan Provinsi, Regio, dan Distrik membicarakan novisiat atau para novis, hendaknya diminta pertimbangan Magister Novis, yang akan memberikan semua informasi yang berguna.


99

Untuk tugas‑tugas dan kegiatan‑kegiatan yang diberikan kepada para novis, baik dalam komunitas novisiat atau di luar, hendaknya diperhatikan terutama manfaatnya bagi formasio para novis sendiri, sesuai dengan tujuan utama novisiat.
Dalam segala hal yang menyangkut formasio para novis hendaknya diikuti petunjuk yang diberikan dalam KHK 652.


100

1. Menjelang akhir novisiat dan menjelang berakhirnya masa kaul sementara, para calon yang ingin maju ke tahap berikutnya – pada waktu yang ditentukan – harus mengajukan permohonan tertulis kepada Superior mayor untuk dapat diterima mengikrarkan kaul pertama, membaharui kaul, atau mengikrarkan kaul kekal.

2. Superior mayor menentukan tempat di mana para novis akan mengikrarkan kaul pertama dan para religius mengikrarkan kaul kekal, dengan mempertimbangkan kriteria demi panggilan atau pastoral atau karena alasan lain yang sesuai.

3. Untuk pengikraran kaul sementara dan kekal, dan untuk pembaharuan kaul hendaknya diikuti tata upacara yang telah disetujui oleh Superior mayor dengan persetujuan Dewannya yang berlaku bagi Provinsinya, Regio dan Distrik.

4. Supaya pengikraran kaul itu sah, harus dipenuhi semua syarat yang ditentukan oleh Hukum Umum Gereja (KHK 654‑648), dan pengikraran itu harus diterima oleh Superior mayornya dalam kongregasi, atau oleh orang yang mewakilinya, dan di hadapan paling sedikit dua saksi. Kalau orang yang mewakili tidak ada, pengikraran dapat diterima oleh Superior lokal atau oleh Magister Novis. Untuk kasus‑kasus khusus Superior lokal atau Magister Novis dapat juga meminta orang lain untuk mewakilinya.

5. Seorang novis yang berada dalam bahaya maut dapat diizinkan oleh Superior mayor, atau dalam kasus yang mendesak oleh Superior lokal, untuk mengikrarkan kaulnya dengan rumusan yang biasa tetapi tanpa menyebut batas waktunya. Kaul tersebut, seandainya si novis itu akhirnya sembuh, dianggap tidak mempunyai efek yuridis tertentu.

6. Naskah tertulis pengikraran kaul harus ditandatangani oleh orang yang mengucapkannya, dan disimpan dalam arsip Kuria Provinsialat, Regional, atau Distik, bersama dengan permohonan pengikraran kaul tersebut.

7. Pengikraran kaul harus dicatat dalam "Buku Pengikraran Kaul", dengan tanda tangan anggota yang telah mengucapkan kaul itu dan tanda tangan Superior atau wakilnya yang telah menerima pengikraran kaul itu.

8. Dengan pengikraran kaul pertama, orang tersebut menjadi anggota Provinsi, Regio atau Distrik yang tergantung pada Jenderalat, di mana dia telah diizinkan untuk berkaul.
Sedangkan dalam kasus pada Distrik yang tergantung pada Superior Provinsial, orang tersebut menjadi anggota Provinsi yang kepadanya Distrik tersebut tergantung.

9. Peralihan seorang anggota religius dari sebuah Entitas yang ditunjuk dalam nomor 8 tersebut ke Entitas yang lain, dapat diizinkan oleh Superior Jenderal atas permintaan si religius sendiri, dan sesudah memperoleh persetujuan dari kedua Superior mayor yang bersangkutan.

10. Jika dalam waktu satu tahun seorang religius tinggal di luar provinsi, regio atau distriknya, dia harus meminta perpindahan keanggotaan ke Entitas Kongregasi di mana dia berkarya, kecuali dalam kasus-kasus khusus yang telah disepakati antar kedua Superior mayor dan si religius yang bersangkutan.

11. Seorang religius yang tinggal di luar entitasnya, secara normal tergantung pada Superior mayor, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat tergantung pada Superior mayor entitas di mana dia tinggal; situasi yang demikian tersebut hendaknya ditentukan dalam sebuah persetujuan antara kedua Superior mayor yang bersangkutan.

12. Formasio bagi anggota‑anggota muda hendaknya diselenggarakan dalam rumah‑rumah atau komunitas‑komunitas yang sesuai. Hendaknya diusahakan dan dipergunakan komunitas-komunitas formasio internasional bagi para calon kita, dengan memberikan ilmu pengetahuan dan dengan mengindahkan identitas budaya serta antar budaya, untuk mewujudkan persekutuan antar provinsi dan semangat Kongregasi.
Diharapkan supaya setiap Provinsi atau Regio mempunyai beberapa komunitas untuk studi dan formasio, baik demi keseragaman formasio maupun untuk menganimasi budaya keagamaan dalam seluruh Provinsi atau Regio.
Tergantung pada Superior Jenderal dengan persetujuan Dewannya serta dengan pandangan Superior Distrik yang tergantung padanya, untuk menentukan tempat formasio awal pagi para calon serta para religius dalam formasio.

13. Bagi para anggota kita yang harus mengikuti pendidikan di tempat lain, hendaknya sedapat mungkin diusahakan supaya mereka sungguh menjalankan suatu hidup berkomunitas.


102

1. Karena alasan‑alasan yang wajar, panjangnya waktu kaul sementara dapat diperpanjang, baik melalui keputusan Superior mayor sesudah mendengarkan dewannya, maupun atas permintaan anggota yang bersangkutan (KHK 655; 657).

2. Setiap anggota hendaknya mempersiapkan diri untuk pembaharuan kaul sementara dengan menjalankan paling sedikit tiga hari retret.


103

1. Sebelum pengikraran kaul kekal, Direktorium khusus hendaknya mengatur periode yang lebih intensif sebagai masa persiapan.

2. Sebelum mengabulkan permohonan untuk kaul kekal, tahbisan diakon dan tahbisan imamat, Superior mayor memberitahukan kepada komunitas-komunitas tentang peristiwa tersebut, dengan memberi kemungkinan bagi para anggotanya untuk menyatakan pendapat mereka tentang para calon itu melalui cara yang telah ditetapkan dalam Direktorium khusus.


104

1. Hendaknya diusahakan supaya dalam Kongregasi kita didirikan pusat‑pusat studi antar Entitas, dan diadakan berbagai pertemuan, konferensi, sidang antar Entitas atau tingkat Kongregasi, yang dapat memungkinkan kerjasana internasional dan meningkatkan rasa saling memiliki dalam Kongregasi serta merupakan bentuk bina lanjut (Ongoing Formation).

2. Menjadi tugas Superior mayor dan Dewannya serta para Superior lokal untuk menyadarkan para anggotanya akan perlunya bina lanjut ini dan mendukung inisiatif‑inisiatif yang dapat meningkatkan pembinaan itu.
Direktorium khusus hendaknya memberikan petunjuk‑petunjuk berkaitan dengan tujuan itu.

3. Sesudah bekerja aktif selama beberapa tahun, para anggota dapat diberi kesempatan dan fasilitas untuk mengadakan "penyegaran". Cara, waktu dan programnya hendaknya dipelajari oleh Superior bersama anggota yang bersangkutan.


105

1. Kepergian yang lama dari rumah biara dapat diizinkan oleh Superior Provinsial atau Regional dengan persetujuan dewannya, atas dasar alasan yang benar. Izin itu tidak dapat diberikan untuk lebih dari satu tahun, kecuali karena alasan sakit, alasan studi, atau alasan menjalankan karya kerasulan atas nama Kongregasi (bdk. KHK 665 § 1).

2. Superior Jenderal, dengan persetujuan dewannya, dengan alasan berat dapat memberikan izin eksklaustrasi kepada seorang anggota yang sudah berkaul kekal, tetapi tidak melebihi tiga tahun. Dan jika anggota itu seorang klerus, diperlukan juga persetujuan Ordinaris Keuskupan tempat anggota itu harus bertempat tinggal (bdk. KHK 686 §§ 1 dan 3).

3. Karena alasan yang berat, dispensasi dari kaul sementara dapat diberikan oleh Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya, (KHK 688 § 2).

4. Hukum Umum Gereja (KHK 684‑704) mengatur secara terperinci berbagai cara bagaimana seorang anggota yang sudah berkaul kekal dapat berpisah dari Kongregasi.

5. Perpindahan seorang anggota yang sudah berkaul kekal dari sebuah Institusi (Kongregasi) lain ke dalam Kongregasi kita diatur dalam Kanon (KHK) 684. Pada setiap kasus, dituntut masa percobaan selama tiga tahun, dengan satu tahun di antaranya dilaksanakan di komunitas formasio.


110

1. Pemungutan suara dalam Rapat Dewan diadakan melalui pemungutan rahasia, setiap kali Hukum Umum Gereja atau hukum Kongregasi menuntutnya, demikian juga jika seorang anggota dewan memintanya.

2. Notulen Rapat Dewan Provinsi, Regio dan Distrik yang tergantung pada Superior Jenderal hendaknya dikirim ke Superior Jenderal.

3. Direktorium khusus (P/R/D) hendaknya menentukan bagaimana notulen-notulen Dewan Komunitas Wilayah dan laporan-laporan para Superior lokal dilaporkan kepada Superior mayor.


111

1. Kecuali dalam kasus‑kasus yang ditentukan oleh Hukum Umum Gereja atau hukum khusus Kongregasi, semua anggota yang berkaul kekal mempunyai hak pilih aktif dan pasif.

2. Kepada mereka yang berkaul sementara, Direktorium khusus dapat memberikan hak pilih aktif untuk hal‑hal yang menyangkut Provinsi, Regio, dan Distrik.

3. Penunjukkan orang untuk menjadi Superior dan anggota dewan penasihat dilaksanakan melalui pengangkatan (nominasi) atau melalui pemilihan, seturut prinsip‑prinsip berikut ini:
‑ Setiap pengangkatan hendaknya didahului dengan suatu konsultasi dengan komunitas dan dengan orang‑orang yang berkepentingan.
Konsultasi itu dijalankan di bawah tanggung jawab Superior yang harus melakukan pengangkatan itu, dan sesuai dengan cara‑cara yang ditunjuk olehnya, dengan juga menuruti petunjuk‑petunjuk Direktorium Jenderal dan Direktorium khusus.
‑ Kalau penunjukan terjadi melalui pemilihan, hendaknya diikuti prosedur yang ditentukan oleh Hukum Umum Gereja, kecuali kalau Direktorium khusus memberikan petunjuk‑petunjuk yang berbeda.

Tindakan dari Superior yang lebih berwenang (Superior Provinsial atau Regional untuk jabatan setempat atau distrik, dan Superior Jenderal untuk jabatan-jabatan pada tingkat distrik, regio atau provinsi) diatur sebagai berikut:
‑ Sebelum pemilihan: pada waktu yang tepat diberitahukan kepada Superior yang berwenang daftar para calon yang diusulkan;
‑ Sesudah pemilihan: menurut Hukum Umum Gereja, pemilihan harus disahkan oleh Superior yang berwenang, dengan persetujuan dewannya; dia juga yang akan mengumumkannya (bdk. KHK 164‑179 dan 625 § 3).


112

Rekursus kepada Superior yang lebih tinggi untuk memperoleh izin, pengesahan, atau pengukuhan, dituntut demi sahnya kalau Hukum Umum Gereja menentukannya atau kalau Hukum Kongregasi  menyebutnya secara jelas.


113

1. Sebuah Direktorium Khusus hendaknya juga dibuat untuk Distrik yang tergantung pada Superior Jenderal, yang teksnya harus disahkan dalam Kapitel Distrik dan dikukuhkan oleh Superior Jenderal dengan persetujuan Dewannya.

2. Untuk Distrik yang tergantung pada Provinsi, teks Direktorium itu harus disahkan oleh Superior Provinsial yang bersangkutan dengan persetujuan Dewannya.


114

1. Superior mayor, entah secara pribadi atau melalui orang yang mewakilinya, hendaknya mengunjungi secara teratur semua komunitas dalam Provinsi, Regio, dan Distrik, untuk menjalin hubungan dengan semua konfrater dan dan tetap mengetahui situasi di masing-masing komunitas dengan segala permasalahannya yang dapat muncul di dalam Provinsi, Regio, dan Distrik.

2. Superior mayor, kecuali seperti tertulis dalam Direktorium Jenderal nomor 132.3, hendaknya mengadakan kunjungan kanonik pada provinsi, regio, dan distriknya sekurang-kurangnya satu kali selama tiga tahun masa kepemimpinannya, sesuai dengan anjuran-anjuran yang telah disebutkan dalam Direktorium Khusus.


115

1. Jika dalam Direktorium Provinsi disebutkan adanya Vikaris Provinsial secara tetap, maka Vikaris tersebut dijabat oleh anggota Dewan Penasihat yang pertama, yang adalah  seorang imam dengan berkaul kekal. Vikaris Provinsial menjalankan tugasnya tidak secara mandiri, tetapi berada di bawah kewenangan Superior Provinsialnya.

2. Di provinsi-provinsi yang tidak menyebutkan adanya Vikaris secara tetap, sebagaimana juga di regio-regio, distrik, dan komunitas-komunitas, ketika Superior berhalangan tetap atau berhalangan sementara karena alasan tertentu, maka Anggota Dewan pertama, atau anggota yang lain menurut urutannya, menangani masalah-masalah biasa sesuai dengan kehendak Superiornya, atau setidaknya tidak membuat keputusan yang berbeda dengan otoritas Superior.

3.  Dalam kasus kekosongan jabatan Superior, maka Anggota Penasihat pertama atau Vikaris Provinsial, seandainya ada, menjadi Superior ad interim sampai otoritas yang berwenang memutuskan secara lain, kecuali hal yang berkaitan dengan Direktorium Jenderal no. 136.2.

4. Setelah habis masa jabatannya, Superior menangani masalah-masalah biasa sampai penggantinya memulai tugasnya, kecuali otoritas yang berwenang menentukan lain.

5. Para Superior mayor memiliki tempat tinggalnya yang biasanya menjadi komunitas Kuria Provinsialat atau Regional, kecuali Superior Jenderal mempunyai kehendak yang berbeda, yang ditetapkan setelah mendengar pendapat dari Dewan Penasihat Provinsial yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari Dewan Penasihat Jenderal.

 

Komunitas-komunitas yang tergantung secara langsung pada Superior Jenderal.


116

1. Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya, dan sesudah mengadakan pembicaraan dengan Superior mayor yang berkepentingan, karena alasan yang berat dapat mengambil suatu rumah biara atau suatu komunitas wilayah yang sudah ada atau yang baru mau didirikan, langsung di bawah tanggung jawabnya sendiri.

2. Dalam rumah‑rumah biara atau komunitas-komunitas wilayah yang langsung tergantung pada Superior Jenderal, seluruh kuasa yang dalam keadaan normal ada pada Superior mayor dijalankan oleh Superior Jenderal bersama dengan dewannya.

3. Para religius dalam komunitas yang tergantung langsung pada Superior Jenderal tetaplah menjadi anggota Provinsi, Regio atau Distrik yang tergantung pada Superior Jenderal (nb. dari mana mereka berasal) dan tetap ikut ambil bagian dalam pemilihan dan konsultasi dengan hak pilih aktif dan pasif.

4. Menjadi wewenang Superior Jenderal dan Dewan Penasihatnya untuk menetukan secara detail status rumah-rumah biara atau komunitas-komunitas yang tergantung secara langsung pada otoritasnya.

Rumah Cabang

5. "Rumah Cabang" (casa filiale) ialah sebutan untuk suatu rumah biara yang tergabung dengan rumah lain yang disebut "Rumah Induk" (casa principale), yang anggota‑anggotanya bergabung menjadi satu dengan  mereka yang tinggal di rumah induk, dan merupakan satu komunitas saja.

6. Rumah cabang ini sungguh rumah biara, maka harus juga didirikan secara kanonik, sesuai dengan kons. no. 116 dan KHK 609 § 1.

Residen

7. “Residen” adalah sebuah rumah yang didirikan tidak secara kanonik, di mana – atas izin Superior mayornya – tinggal (para) religius yang tercatat sebagai anggota resmi pada sebuah rumah biara atau komunitas wilayah yang secara sah didirikan, karena alasan pelayanan pastoral, studi, atau sakit (bdk. KHK 665 § 1).

8. Di setiap “Residen”, yang anggotanya sekurang-kurangnya dua religius, tidak diangkat seorang Superior, tetapi ditunjuk seorang Koordinator, yang diangkat oleh Superior Jenderal dengan tanggung jawab terbatas, sesuai dengan Superior lokal para religius tersebut.

Status Rumah-rumah biara dan penutupannya

9. Menjadi wewenang Superior mayor, dengan persetujuan dewannya, dan sesudah mengadakan pembicaraan dengan komunitas‑komunitas yang bersangkutan, untuk memutuskan status rumah‑rumah Provinsi, Regio atau Distrik, mengubah statusnya atau memindahkan rumah cabang kepada rumah induk lainnya.

10. Rumah biara atau komunitas biara yang telah didirikan secara kanonik, dapat dihapus oleh Superior Jenderal, dengan persetujuan dewannya, atas permohonan dari Superior mayor yang terkait setelah mendapat persetujuan dari dewannya. Lebih dari itu, dia juga harus meminta pertimbangan kepada Uskup setempat.

11. Menjadi wewenang Superior mayor yang bersangkutan, dengan persetujuan dewannya, untuk menentukan apa yang harus dibuat dengan milik dan harta benda rumah atau komunitas yang dihapus; dalam hal ini harus selalu diindahkan Peraturan Pengelolaan Harta Benda (NAB), kehendak para pendiri atau para donatur, juga hak‑hak yang sudah diperoleh secara sah.


117

1. Superior lokal harus seorang religius yang telah berkaul kekal sekurang-kurangnya selama lima tahun. Dia dapat diangkat kembali untuk periode kedua untuk tiga tahun.

2. Untuk masa jabatan ketiga, Direktorium khusus hendaknya menentukan syarat-syarat yang dituntut, khususnya mengenai konsultasi komunitas.
Sebelum proses pengangkatan untuk mandat yang ketiga, Superior mayor yang bersangkutan harus meminta izin “Nihil Obstat” dari Superior Jenderal yang akan diberikan setelah menerima pandangan dari dewannya.

3. Hendaknya seorang religius tidak secara terus menerus menjalankan tugas sebagai pemimpin, biarpun dalam beberapa komunitas yang berbeda. Dua belas tahun berturut‑turut harus dipandang sebagai maksimum.
Seorang religius yang sudah menjabat sebagai Superior selama duabelas tahun secara terus menerus, juga dalam komunitas yang berbeda, tidak dapat diangkat lagi sebagai Superior lokal tanpa waktu jeda sekurang-kurangnya selama tiga tahun.

4. Selama memangku jabatannya, Seorang Superior tidak dapat diberhentikan selain karena alasan‑alasan yang berat. Alasan berat tersebut harus disampaikan oleh Superior mayor, dengan pesetujuan dewannya, kepada Superior Jenderal, yang dengan persetujuan dewannya, berhak memberhentikan religius tersebut dari jabatannya. Dia juga tidak dapat dipindahkan oleh Superior mayor ke jabatan lain, kecuali untuk melaksanakan tugas yang lebih penting dalam Provinsi, Regio, atau Distrik (bdk. KHK 190; 624 § 3). Keputusan itu harus dibuat dengan persetujuan dewannya dan persetujuan religius yang bersangkutan. Dalam kasus pengunduran diri dari jabatan Superior lokal, maka harus disetujui oleh Superior mayor dengan persetujuan dewannya.

Kepemimpinan Rumah Cabang

5. Kepemimpinan rumah cabang dipercayakan kepada salah seorang anggota religius yang menjalankannya atas nama Superior komunitas dan oleh karena itu disebut "Superior delegatus".

6. Superior delegatus diangkat oleh Superior mayor sesudah berkonsultasi dengan dewannya. Ia diangkat untuk masa jabatan yang lamanya ditentukan oleh kebijaksanaan Superior mayor.

7. Status rumah‑rumah cabang dan hubungannya dengan rumah induk hendaknya diperincikan dengan jelas dalam Direktorium khusus, atau, kalau Direktorium khusus tidak menentukannya, oleh Superior mayor, dengan persetujuan dengan dewannya.


118

Dewan Komunitas, diputuskan oleh Superior mayor dengan persetujuan dewannya sesudah mengadakan konsultasi dengan anggota komunitas tersebut. Dewan komunitas ini bisa terdiri dari semua religius yang telah berkaul kekal. Dalam kasus ini Superior mayor hendaknya menunjuk seseorang yang harus menggantikan Superiornya, kalau Superior lokal tidak ada atau berhalangan.
Akan tetapi dalam rumah-rumah formasio, Direktorium khusus hendaknya memberikan petunjuk‑petunjuk khusus dalam hal ini.


119

1. Ekonom lokal ditunjuk untuk masa jabatan tiga tahun. Ia dapat diangkat kembali dalam jabatannya.

2. Pada umumnya jabatan Superior dan Ekonom lokal janganlah dirangkap oleh seorang saja, kecuali jika Superior mayor menilai bahwa itu perlu karena alasan khusus.


120

1. Hanya Distrik yang tergantung langsung para Superior Jenderal, meskipun tidak sama dengan sebuah Provinsi, dapat dikategorikan sebagai bagian dari Kongregasi, dan para religiusnya secara yuridis adalah anggota Distrik tersebut. Sedangkan Distrik yang tergantung pada sebuah Provinsi, adalah bagian dari Provinsi tersebut, dan para religius yang berkarya di sana adalah anggota dari Provinsi itu, tetap seperti ditetapkan dalam Direktorium Jenderal no. 100.10 ini.

2. Kalau beberapa Entitas Kongregasi terlibat dalam mendirikan sebuah Distrik, pada saat pendiriannya itu hendaknya ditetapkan sebuah perjanjian di antara Entitas-entitas tersebut guna menjamin ketersediaan personalia atau/dan sarana finansial.

3. Syarat-syarat untuk mendirikan sebuah Distrik adalah:
- Sebuah proyek kerasulan yang sudah benar-benar pasti dan sudah dimulai;
- Sebuah Direktorium Distrik;
- Sebuah perjanjian tertulis dengan Provinsi induk, atau dengan beberapa Provinsi dan Regio yang berisi sebuah jaminan untuk mengirim personalia dan untuk dukungan finansial;
- Sebuah perencanaan finansial untuk memenuhi jaminan hidup di tempat, sekurang-kurangnya untuk hidup kesehariannya;
- Ada cukup anggota religius untuk memulai suatu karya kerasulan;
- Sekurang-kurangnya ada satu rumah komunitas yang didirikan secara kanonik;
- Ada kesepakatan dari dua pertiga anggota religius yang akan menjadi bagian dari Distrik tersebut;
Tuntutan-tuntuan lain bisa ditetapkan oleh Superior Jendereal dengan persetujuan dewannya, yang dituangkan dalam Nota prosedur pendirian sebuah Distrik yang baru.
Tidak akan didirikan Distrik baru, penggabungan, modifikasi atau penghapusan, setelah ada undangan untuk sebuah Kapitel jenderal.

4. Hanya Distrik yang tergantung pada Superior Jenderal dapat menyelenggarakan Kapitel Distik yang biasa ataupun yang luar biasa. Kapitel biasa diundangkan oleh Superior Distrik sebelum diadakan Kapitel Jenderal yang biasa maupun yang luar biasa. Sedangkan Kapitel yang luar biasa dapat diundangkan oleh Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya, atau atas permintaan Superior Distrik dan dewannya, atau oleh dua pertiga konfrater anggota Distrik yang sudah kaul kekal.

5. Dalam Kapitel Distrik diharapkan:
- Membahas semua yang berkaitan dengan Distrik dan semua komunitasnya;
- Membahas aturan-aturan dan Direktorium Distrik yang kemudian akan disahkan oleh Superior Jenderal, menurut Konstitusi dan Direktorium Jenderal no. 113;
- Memberi pengarahan kepada Superior Distrik dan dewannya, yang akan disahkan oleh Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya;
- Membahas masalah-masalah yang diajukan oleh Superior Jenderal dan dewannya, baik yang berkaitan dengan Kapitel Jenderal maupun yang berkaitan dengan kehidupan Distrik;
- Memilih di antara anggota Distrik sebagai utusan untuk Kapitel Jenderal dan para penggantinya.


121

1. Superior Distrik harus seorang Imam, yang telah mengikrarkan kaul kekal surang-kurangnya 10 tahun. Superior Distrik diangkat untuk masa tiga tahun; dia bisa diangkat kembali untuk trienium yang kedua.
Untuk trienium yang ketiga dalam Distrik yang sama, diperlukan mayoritas dua pertiga dari anggota yang berkaul kekal dan yang ikut dalam konsultasi tersebut.
Pengangkatan Superior Distrik yang tergantung pada sebuah Provinsi untuk sebuah trienium, harus disetujui oleh Superior Jenderal setelah mendengarkan pendapat dewannya.

2. Superior Distrik, di samping mempunyai kapasitas sebagai seorang Superior lokal sebagaimana dituliskan dalam Hukum umum dan khusus, dia juga memiliki kapasitas delegasi seperti yang dituangkan secara tertulis dari Superior mayornya dengan persetujuan dewannya. Sebagai prinsip, Superior Distik, karena sebagai delegatus, memiliki otoritas yang bisa didelegasikan dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Konstitusi dan Direktorium Jenderal kepada Superior Provinsial, Regional, kecuali dalam Direktorium khusus itu memberikan secara khusus kepada Superior mayor yang kepadanya Distrik itu tergantung, atau para superior sendiri telah mengkhususkan untuk diri mereka sendiri.

3. Superior mayor yang kepadanya Distrik itu tergantung, dengan persetujuan dewannya, memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan konsultasi-konsultasi menurut petujunjuk dalam Direktorium khusus:
- Mengangkat Ekonom Distrik;
- Mengangkap Magister novis;
- Memberikan izin untuk kaul pertama sebelum saatnya karena alasan yang tepat (KHK 649 § 2);
- Memberi izin perpanjangan waktu untuk kaul sementara sampai batas maksimal, yaitu 9 tahun (Konst. 102);
- Mengabulkan permohonan untuk kaul kekal dan tahbisan-tahbisan suci (Konst. 96)
- Memberi izin untuk tinggal lama di luar komunitas, tetapi tidak melebihi satu tahun (KHK 665 § 1);
- Membuka komunitas-komunitas baru dan pendiriannya secara kanonik, sesuai dengan Hukum Gereja (KHK 609 § 1);
- Membuat kesepakatan dengan Uskup Diosesan berkaitan dengan pembukaan komunitas-komnitas baru, atau pusat pastoral/kerasulan, atau menerima reksa paroki atas nama Distrik yang bersangkutan;
- Mengesahkan Laporan Keuangan tahunan dan pengelolaan Harta benda yang telah dilaporkan oleh Ekonom Distrik;
- Mengesahkan, berdasarkan kanon KHK 638 § 3, sebuah pengalih-milikan atau sebuah tindakan berkaitan dengan harta kekayaan Distrik yang dapat menjadikan situasi yang tidak baik.

4. Anggota Dewan Penasihat Distrik terdiri dari paling tidak dua orang, atau, dalam situasi di mana anggota Distrik tidak cukup banyak, menjadi kebijaksanaan Superior mayor, bahwa Dewan penasihat dapat terdiri dari semua anggota yang berkaul kekal.


122

1. Untuk dapat mendirikan sebuah Regio, perlu dipertimbangkan adanya:
- Sebuah proyek kerasulan yang sudah tetap dan sudah berjalan;
- Struktur formasionya sendiri, atau suatu tahapan formasio yang dijamin oleh struktur formasio pihak lain;
- Direktorium regional dan Ratio Formationis Regionalis;
- Sebuah rencana finansial untuk hidup sehari-hari;
- Sebuah Perjanjian tertulis dengan Provinsi induk atau dengan beberapa Provinsi untuk menjamin tersedianya personalia dan dukungan finansialnya;
- Sekurang-kurangnya ada tiga komunitas yang didirikan secara kanonik;
- Jumlah anggota yang mencukupi sesuai dengan kebijaksanaan Superior Jenderal, sehingga dapat melaksanakan proyek kerasulan dan menjamin secara finansial struktur dan pelayanan yang ada, lebih-lebih untuk pelayanan superior dan formasio;
- Kesepakatan dan dua pertiga anggota yang akan menjadi bagian dari Regio tersebut;
Tuntutan-tuntuan lain bisa ditetapkan oleh Superior Jendereal dengan persetujuan dewannya, yang dituangkan dalam Nota prosedur pendirian sebuah Regio yang baru.
Tidak akan didirikan Regio baru, penggabungan, modifikasi atau penghapusan, setelah ada undangan untuk sebuah Kapitel jenderal.


123

1. Superior Regional diangkat untuk masa tiga tahun. Masa jabatannya bisa diperbarui untuk trienium yang kedua. Untuk bisa diangkat untuk masa jabatan yang ketiga, diperlukan mayoritas dua per tiga dari para religius yang sudah berkaul kekal di Regio tersebut.

2. Dalam kasus Regio-regio ini, Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya, memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan melalui konsultasi:
- Membuka komunitas-komunitas baru dan pendiriannya secara kanonik, sesuai dengan Hukum Gereja;
- Memberi mandat kepada Superior Regional untuk membuat kesepakatan dengan Uskup Diosesan berkaitan dengan pembukaan komunitas-komnitas baru, atau pusat pastoral/kerasulan, atau menerima reksa paroki dalam wilayah Regio tersebut;
- Meneguhkan pengangkatan Ekonom Regional, sesuai dengan yang tertulis di dalam Direktorium Regional.


124

1. Sebelum memulai proses pendirian, perubahan atau penutupan sebuah Provinsi, Superior Jenderal hendaknya berkonsultasi dengan para Superior mayor yang berada di wilayah geografis yang sama, dengan para anggota Dewan, dan dengan para religius yang terkait.

2. Untuk pendirian sebuah Provinsi baru, perlu dipenuhi syarat-syarat berikut ini:
- Sebuah proyek kerasulan yang sudah tetap dan sudah berjalan;
- Struktur formasionya sendiri, atau suatu formasio awal yang dijamin oleh struktur formasio di Provinsi-provinsi lain;
- Direktorium Provinsi dan Ratio Formationis Provincialis;
- Adanya kemungkinan untuk kemandirian finansial bagi kebutuhan hidup keseharian dan keperluan yang lebih besar;
- Sekurang-kurangnya ada lima rumah yang didirikan secara kanonik;
- Jumlah anggota yang mencukupi sesuai dengan kebijaksanaan Superior Jenderal, sehingga dapat melaksanakan proyek kerasulan dan menjamin berfungsinya struktur dan pelayanan yang ada;
- Kesediaan untuk ambil bagian dalam sebuah proyek “antar-provinsi” dengan mengutus anggotanya;
- Kesepakatan dan dua pertiga anggota yang akan menjadi bagian dari Provinsi tersebut.
Tuntutan-tuntuan lain bisa ditetapkan oleh Superior Jendereal dengan persetujuan dewannya, yang dituangkan dalam Nota prosedur pendirian sebuah Provinsi yang baru.
Tidak akan didirikan Provinsi baru, penggabungan, modifikasi atau penghapusan, setelah ada undangan untuk sebuah Kapitel jenderal.

3. Menjadi tanggung jawab Kapitel Jenderal atau, jika di luar masa Kapitel Jenderal, Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya untuk memutuskan pembagian harta benda dari sebuah Provinsi yang ditutup atau dirubah, dengan menghormati hukum keadilan dan keseimbangan, demikian juga sesuai dengan kehendak para donatur.

4. Pada saat pembentukan sebuah Provinsi atau pemecahan sebuah Provinsi yang sudah ada menjadi beberapa Entitas, para anggota religius yang terkait mempunyai kebebasan untuk memilih menjadi anggota Provinsi, atau Regio, atau Distrik yang tergantung pada Superior Jenderal, dengan memperhatikan Direktorium Jenderal no. 100.10.

5. Atas permintaan para Superior mayor dan anggota dewan mereka, Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya, seperti tertulis dan Direktorium Jenderal no. 124.1 dan 124.3, dapat mendirikan secara kanonik sebuah Provinsi Konfederasi yang mayoritas anggota-anggotanya telah menyatakan keinginan mereka untuk menjadi anggota dari Entitas yang baru tersebut. Provinsi Konfederasi dipimpin oleh seorang Superior Provinsial, sesuai dengan Hukum Gereja dan Hukum Kongregasi, serta diatur oleh Direktorium Provinsi, di mana dapat menguraikan adanya otonomi tertentu dari Entitas-entitas yang tergabung dalam Provinsi Konfederasi tersebut.


126

1. Superior Provinsial diangkat atau dipilih untuk masa jabatan tiga tahun. Melalui prosedur yang sama ia dapat diangkat untuk masa jabatan yang kedua selama tiga tahun berikutnya.

2. Agas bisa diangkat untuk masa jabatan ketiga, mayoritas dua pertiga anggota-anggota Provinsi harus menyatakan persetujuannya.

3. Setelah menjalankan tiga kali mandat berturut-turut, dia tidak dapat diangkat kembali sebagai Superior Provinsial di Provinsi yang sama tanpa jeda waktu sekurang-kurangnya selama tiga tahun.

4. Sebelum dimulai proses pengangkatan atau pemilihan Superior Provinsial yang baru, menurut peraturan yang tertulis dalam Direktorium Khusus, Superior Provinsial yang akan selesai tugasnya harus berkonsultasi dengan Superior Jenderal, yang padanya ada tanggung jawab untuk memberikan petunjuk-petunjuk atau perubahan-perubahan dalam proses. Untuk merubahnya, Superior Jenderal harus mendapat persetujuan dari dewannya dan mendengar pendapat Superior Provinsial yang akan mengakhiri mandatnya dan dewan penasihatnya.

5. Penerimaan pengunduran diri seorang Superior Provinsial yang diajukan karena alasan yang tepat, seperti yang telah dimuat dalam Hukum Gereja dan Hukum Kongregasi, menjadi tanggung jawab Superior Jenderal dengan persetujuan Dewannya. Superior Provinsial dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan yang berat setelah mendengarkan pendapat dewan penasihatnya.


127

1. Dewan Penasihat Provinsial biasanya terdiri dari empat orang anggota. Direktorium Provinsi dapat menentukan jumlah yang lebih besar.

2. Direktorium Provinsi hendaknya menentukan, apakah para penasihat ditunjuk oleh Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya, atau melalui pemilihan yang kemudian diteguhkan oleh Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya setelah mendengarkan pendapat dari Superior Provinsial terpilih. Lebih dari itu, Direktorium Provinsi hendaknya juga menentukan prosedur yang harus diikuti melalui konsultasi atau pemilihan (bdk. Direktorium Jenderal no. 111).

3. Dewan Penasihat Provinsial memulai jabatannya bersama dengan Superior Provinsial. Mereka dapat diangkat kembali dalam jabatannya untuk berulang kali menurut petunjuk‑petunjuk Direktorium provinsi.

4. Penerimaan pengunduran diri atau pemberhentian seorang sebagai anggota Dewan Penasihat karena suatu alasan berat, menjadi tanggung jawab Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya. Pemberhentian dapat terjadi hanya atas permohonan tertulis dari Superior Provinsial, yang disertai juga pandangan dari anggota Dewan Penasihat yang lain.

5. Kalau seorang Anggota Penasihat perlu diganti selama masa jabatan dewan, penggantinya ditunjuk melalui pengangkatan atau melalui pemilihan, menurut ketetapan dalam Direktorium Jenderal no. 127.2  dan menurut apa yang ditentukan dalam Direktorium Provinsi.

6. Superior Provinsial dibantu juga oleh: Ekonom Provinsi, Sekretaris Provinsi, Sekretaris dan prokurator misi. Mereka menjalankan tugasnya di bawah kekuasaan Superior Provinsial dan seturut peraturan‑peraturan Kongregasi dan Provinsi.

7. Sekretaris Provinsi diangkat oleh Superior Provinsial, dengan mendengar pendapat dewan penasihatnya.

8. Sekretaris provinsi untuk kegiatan misi dan prokurator misi diangkat oleh Superior Provinsial setelah mendengarkan pendapat dewannya. Sekretaris misi dapat sekaligus merangkap sebagai prokurator misi.
Cara pengangkatan, lama masa jabatan, dan tugas mereka diperincikan dalam Direktorium Provinsi.


128

1. Ekonom Provinsi diangkat untuk masa jabatan tiga tahun oleh Superior Provinsial dengan persetujuan dewannya. Dalam keadaan biasa, hendaklah Ekonom provinsi ini tidak merangkap sebagai anggota Dewan Penasihat Provinsial.

2. Jika jabatan Ekonom Provinsi menjadi lowong, dengan alasan apapun juga, sebelum masa jabatannya selesai, hendaknya Superior Provinsial mengangkat Ekonom Provinsi yang baru, sesuai dengan peraturan‑peraturan Direktorium Provinsi.

3. Ekonom Provinsi mempunyai tanggung jawab untuk mengelola harta benda Provinsi menurut norma Hukum Gereja dan Peraturan Kongregasi di bawah kekuasaan Superior Provinsial. Tugas dan tanggung jawabnya secara lebih terperinci diuraikan di dalam Peraturan Pengelolaan Harta Benda (Norme sull’Amministrazione dei Bei – NAB) dan dalam Direktorium Provinsi. Ekonom ikut dalam pertemuan / Rapat Dewan Penasihat Provinsial ketika membahas masalah yang berkaitan dengan kompetensinya dan setiap saat Dewan Penasihat sendiri memandang perlu atas kehadirannya untuk mendengarkan pendapatnya, meski tidak memiliki hak untuk ambil bagian dalam pemungutan suara.


129

1. Kapitel Provinsi Biasa akan diundangkan oleh Superior Provinsial sebelum Kapiter Jenderal Biasa atau Luar Biasa, sesuai dengan petunjuk‑petunjuk Superior Jenderal.

2. Kapitel Provinsi yang Luar Biasa dapat diundangkan oleh Superior Provinsial, dengan persetujuan dewannya, atau atas dasar permintaan dari dua pertiga anggota yang berkaul kekal dalam Provinsi tersebut. Dalam kedua kasus tersebut, Superior Provinsial wajib memberikan informasi kepada Superior Jenderal atas rencana Kapitel Luar Biasa tersebut.

3. Peraturan mengenai peserta dan cara pelaksanaan Kapitel Provinsi diatur oleh Direktorium Provinsi, dengan mengindahkan peraturan‑peraturan yang dimuat dalam Hukum Umum Gereja dan dalam Hukum khusus Provinsi.

4. Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya dapat mengizinkan pada sebuah Provinsi untuk merayakan Kapitel dalam bentuk assembly (Semua anggota menjadi anggota Kapitel) juga bersifat tetap, dengan syarat ada permintaan dari mayoritas anggota Provinsi yang telah berkaul kekal, yang namanya tidak dicabut secara resmi.
Superior Provinsial dengan persetujuan dewannya, setelah mendapat otorisasi dari Superior Jenderal, dapat mengeluarkan nama-nama anggota atau anggota yang sakit keras dari daftar yang bisa menjadi anggota Kapitel, dengan meminta dan menerima persetjuan dari yang bersangkutan.
Jika Kapitel dirayakan dalam bentuk assembly, maka semua anggota yang telah berkaul kekal memiliki kewajiban untuk mengikuti Kapitel dari awal sampai akhir, kecuali mereka yang dikecualikan oleh Hukum Umum dan Hukum Kongregasi. Agar Kapitel tersebut bisa diselenggarakan secara sah, diperlukan keikutsertaan efektif dari mayoritas absolut dari anggota yang berkaul kekal yang telah diundang.
Kemungkinan penyelenggaraan Kapitel dalam bentuk assembly tetap, dapat dirubah dengan alasan yang tepat oleh Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya.

5. Menjadi wewenang Kapitel Provinsi, adalah:
a. Untuk Provinsi sendiri:
- Membahas semua masalah yang menyangkut Provinsi dan komunitas‑komunitasnya;
- Mengevaluasi laporan tentang situasi Provinsi yang disampaikan oleh Superior Provinsial;
- Mengevaluasi Laporan Pengelolaan Harta benda Provinsi, masing-masing komunitas, dan institusi yuridis lainnya yang menjadi tanggung jawab Superior Provinsial, yang disampaikan oleh Ekonom Povinsi. Laporan tersebut harus sudah dievaluasi (verifikasi) oleh sebuah Komisi persiapan Kapitel yang dibentuk menurut Direktorium Provinsi.
- Melihat kembali peraturan‑peraturan bagi Provinsi dan khususnya mengesahkan atau mengubah Direktorium Provinsi, yang kemudian  akan dikukuhkan oleh Superior Jenderal, menurut Konstitusi dan Direktorium Jenderal no. 113;
- Membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Provinsi, dengan tetap memperhatikan Konstitusi no. 129;
- Membuat rekomendasi-rekomendasi untuk Superior Provinsial dan dewannya;
- Mengadakan pemilihan untuk jabatan‑jabatan yang menurut Direktorium Provinsi harus diisi melalui pemilihan Kapitel Provinsi.

b. Untuk mempersiapkan Kapitel Jenderal:
- Memilih utusan‑utusan Provinsi untuk Kapitel Jenderal serta pengganti‑pengganti mereka;
- Mempersiapkan semua usulan yang dapat menyangkut keseluruhan Kongregasi, untuk disampaikan kepada Kapitel Jenderal atau kepada Superior Jenderal dan Dewannya.

6. Kecuali ditentukan lain oleh Direktorium Provinsi, maka semua keputusan, pengesahan atau perubahan Direktorium sendiri, dan juga semua rekomendasi hendaknya diambil berdasarkan mayorituas mutlak oleh anggota Kapitel.


130

1. Sebuah Konperensi Provinsi dan/atau Assembly hendaknya secara teratur diadakan dan diundangkan oleh Superior Provinsial sesudah berkonsultasi dengan dewannya, sesuai dengan peraturan‑peraturan yang dimuat dalam Direktorium Provinsi. Direktorium Provinsi hendaknya memberi petunjuk, berapa kali Konperensi diadakan, siapakah yang ikut di dalamnya, apakah tujuan dan bagaimana tata pelaksanaannya.

2. Superior Provinsial, berdasarkan arahan Direktorium Provinsi, dapat membentuk jenis pelayanan bagi seluruh Provinsi: komisi-komisi, keskretariatan-kesekretariatan atau kelompok yang sejenis, yang tugasnya untuk mempelajari masalah-masalah khusus, mengajukan pemecahannya serta program-program yang menyangkut berbagai sektor.


131

Seandainya terjadi bahwa Superior Jenderal menilai bahwa ada alasan yang tepat dan memadai untuk meletakkan jabatannya, ia menguraikan pertimbangannya kepada Kongregasi Suci yang berkompeten yang berhak menerima atau menolak peletakan jabatan itu. Kongregasi Suci tersebut juga mempunyai hak untuk memberhentikan Superior Jenderal karena alasan yang berat, yang telah diajukan oleh Vikaris Jenderal dengan persetujuan dewan penasihat yang lain.


132

1. Kecuali alasan yang khusus, Superior Jenderal yang baru mengawali tugasnya pada Penutupan Kapitel Jenderal. Meskipun demikian, Kapitel sendiri, dengan dukungan mayoritas mutlak dan berkonsultasi dengan Superior yang terpilih, dapat menentukan hari / saat yang berbeda. Kalau ditentukan akan memulai setelah selesainya Kapitel tersebut, maka tidak boleh melewati batas waktu tiga bulan.

2. Superior Jenderal terpilih, setelah menyatakan kesediaanya menerima pilihan tersebut, secara langsung masuk dalam kepemimpinan Kapitel Jenderal sebagai Wakil Presiden (Wakil Ketua), atau menjadi Presiden (Ketua) jika jabatan Superior Jenderal sebelumnya kosong.

3. Secara umum, kunjungan kanonik Superior Jenderal harus dilaksanakan di Provinsi-provinsi sekurang-kurangnya satu kali dalam masa jabatan enam tahun. Sedangkan untuk Regio-regio atau Distrik-distrik yang tergantung pada Superior Jenderal, kunjungan itu hendaknya dilakukan secara pribadi atau melalui perwakilan dari anggota Dewan yang dipilihnya, satu kali dalam waktu tiga tahun berkaitan dengan masa jabatan Superior Regional atau Superior Distrik.


133

1. Anggota Dewan Penasihat Jenderal harus bekaul kekal paling sedikit sepuluh tahun, dan sekurang‑kurangnya berumur tiga puluh lima tahun.
Sebelum dilangsungkan pemilihan, Kapitel Jenderal hendaknya menentukan jumlah anggota dewan Jenderal untuk enam tahun mendatang.
Pemilihan mereka dilangsungkan sesudah pemilihan Superior Jenderal, melalui pemungutan suara berturut‑turut untuk masing‑masing penasihat.
Kalau dua orang calon memperoleh jumlah suara yang sama, yang terpilih ialah dia yang lebih lama berkaul, atau kalau mereka sama lamanya berkaul, dia yang lebih tua umurnya.

2. Pada setiap awal masa jabatan enam tahun, Superior jenderal, dengan persetujuan dewannya, mengangkat salah satu imam di antara anggota Dewan Jenderal untuk menjabat sebagai Vikaris Jenderal. Dia ini menjadi Aggota Dewan Jenderal yang pertama dari para anggota lain, dan Superior Jenderal mempercayakan tugas itu kepadanya. Kalau jabatan Vikaris Jenderal menjadi kosong, maka menjadi tanggung jawab Superior Jenderal, dengan persetujuan dewannya untuk mengangkat Vikaris Jenderal yang baru dari antara anggota Dewan Jenderal yang imam, kecuali dalam kasus bahwa Vikaris Jenderal menjadi Superior Jenderal.

3. Para anggota Dewan Jenderal hanya dapat dipilih kembali secara berturut‑turut untuk masa jabatan yang kedua, yaitu untuk enam tahun lagi.

4. Mereka memangku jabatannya sampai Kapitel Jenderal yang berikut yang akan mengadakan pemilihan.
Mereka hanya dapat diberhentikan karena alasan‑alasan yang berat, yaitu oleh Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya. Dengan alasan‑alasan yang tepat dan memadai, mereka dapat meletakkan jabatannya, yaitu dengan menyampaikan pengunduran dirinya kepada Superior jenderal, yang akan diterima oleh Superior Jenderal dengan persetujuan anggota Dewan yang lain.
Kalau terjadi bila berkurang salah seorang anggota Penasihat, maka Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya mengangkat seorang  penasihat yang baru.

5. Seorang anggota Penasihat Jenderal lazimnya tidak merangkap sebagai Sekretaris Jenderal, maupun sebagai Ekonom Jenderal.


134

1. Superior Jenderal, Anggota Dewan Penasihat, dan jabatan-jabatan lain yang disebutkan dalam Konstitusi no. 134, selama masa jabatannya dilepaskan secara yuridis sebagai anggota Provinsi, Regio, atau Distrik yang tergantung pada Superior Jenderal dari mana mereka berasal, dan menjadi bagian dari Kuria Jenderalat. Namun, ketika tugas dan mandatnya berakhir, mereka kembali secara otomatis ke Entitas dari mana mereka berasal.

2. Jabatan sebagai Sekretaris Jenderal dan Prokurator pada Tahta Suci tidak mempunyai batas waktu; semua itu ditentukan oleh kebijaksanaan Superior Jenderal. Menjadi tanggung jawab Superior Jenderal, setelah mendengar pendapat anggota Dewan Penasihatnya, untuk menerima pengunduran diri dan kemungkinan pergantian kedua jabatan tersebut.

3. Prokurator pada Tahta Suci mengurus masalah-masalah Kongregasi dalam kaitannya dengan Tahta Suci sesuai dengan petunjuk Superior Jenderal. Prokurator hendaknya secara khusus diundang dalam Rapat Dewan agar dia didengar pendapatnya setiap saat Hukum Gereja atau Hukum Kongregasi menuntut bahwa sesuatu harus berhubungan dengan Tahta Suci.

4. Sekretaris Jenderal ikut dalam Rapat-rapat Dewan Jenderal tanpa memiliki hak bersuara (dalam voting) dan bertugas untuk menuliskan notulen dari Rapat-rapat tersebut.  Bersama dengan Superior Jenderal, dia harus menandatangani dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Superior Jenderal. Lebih dari itu, dia juga bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat dan Arsip Kongregasi. Dia juga sebagai koordiantor dari pelayanan di Kuria Jenderal, di bawah tanggung jawab Superior jenderal.

5. Demi pelayanan bagi seluruh Kongregasi, bisa juga dibentuk tugas-tugas atau pelayanan-pelayanan lain dalam Kuria Jenderal, selalu di bawah pengarahan Superior jenderal, yang dengan pendapat anggota Dewannya membuat keputusan pengangkatan orang-orang yang diberi tanggung jawab tersebut, dan yang menentukan batas waktu untuk tugas tersebut. Karya-karya  pelayanan tersebut dan Kuria Jenderalat hendaknya berjalan menurut kehendak yang diberikan oleh Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya.


135

1. Ekonom Jenderal harus diangkat dalam tahun pertama pemilihan Superior Jenderal. Ekonom Jenderal diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya. Ekonom tetap menjalankan tugasnya sampai pada pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya, atau sampai pada pergantian jabatan untuk penggantinya.

2. Ekonom Jenderal harus seorang religius yang telah mengikrarkan kaul kekal sekurang-kkurangnya selama sepuluh tahun dan telah berumur sekurang-kurangnya tigapuluh lima tahun. Dia bisa diangkat kembali hanya untuk masa jabatan yang kedua.

3. Anggota Dewan Jenderal tidak bisa menjabat sebagai Ekonom Jenderal pada waktu yang sama, kecuali dalam kasus bahwa jabatan Ekonom Jenderal menjadi kosong setelah ada undangan untuk Kapitel Jenderal. Keputusan itu harus diambil oleh Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya.

4. Ekonom Jenderal, jika mempunyai alasan‑alasan yang tepat dan memadai untuk meletakkan jabatannya, dia hendaknya menyampaikan alasannya secara tertulis kepada Superior jenderal, yang dengan persetujuan anggota Dewannya mempunyai hak untuk menerima pengunduran dirinya

5. Kalau jabatan Ekonom Jenderal menjadi kosong, maka akan diangkat Ekonom yang baru sampai berakhirnya masa jabatan Superior Jenderal yang mengangkat. Masa pergantian itu tidak dihitung sebagai masa jabatan berikutnya kalau dia diangkat kembali sebagai Ekonom Jenderal.

6. Ekonom Jenderal mempunyai tugas untuk mengelola harta benda Kongregasi menurut peraturan Hukum Gereja Universal dan Hukum Kongregasi, dan di bawah pengarahan Superior Jenderal. Tugas-tugasnya secara khusus ditentukan dalam Peraturan Pengelolaan Harta Benda (NAB). Ekonom Jenderal ikut dalam rapat-rapat Dewan Penasihat ketika membahas masalah-masalah yang menjadi tanggung jawabnya dan setiap saat Dewan Penasihat memandang perlu kehadirannya untuk mendengarkan pendapatnya, meski tidak mempunyai hak suara.


136

1. Kapitel Jenderal dipanggil berkumpul oleh Superior Jenderal setelah mendapat persetujuan Dewannya, paling tidak dua belas bulan sebelum tanggal pembukaan Kapitel yang biasa, dan enam bulan sebelum tanggal pembukaan Kapitel yang luar biasa.

2. Dalam kasus jabatan Superior Jenderal lowong, Kapitel diundang oleh Vikaris Jenderal dan harus diadakan paling lambat enam bulan sesudah kekosongan itu diberitahukan, kecuali bahwa kekosongan jabatan Superior Jenderal itu terjadi setelah diumumkannya Kapitel yang biasa. Dalam kasus tersebut, jabatan Superior Jenderal dijabat oleh Vikaris Jenderal, atau oleh Anggota Dewan yang ditunjuk dalam nomor 136.3, sampai berakhirnya masa jabatannya. Superior Jenderal ad interim, dengan persetujuan dewannya memiliki wewenang untuk mengangkat anggota dewan penasihat yang baru untuk memenuhi jumlah empat anggota dewan penasihat.

3. Jika terjadi kekosongan jabatan, baik Superior Jenderal maupun Vikaris Jenderal karena alasan-alasan tertentu, anggota dewan penasihat imam yang tertua dalam kaul yang akan menjabat sementara kepemimpinan Kongregasi dan yang akan mengundang Kapitel Jenderal menurut peraturan-peraturan dan Hukum Kongregasi, kecuali seperti yang telah disebut dalam nomor 136.2.

4. Dalam mengundang Kapitel Jenderal, baik yang biasa maupun yang luar biasa, yang dibuat secara tertulis, di samping menyebutkan tanggal pembukaan dan tempat diselenggearakan Kapitel, hendaknya ditentukan pula tanggal paling lambat diselenggarakan Kapitel-kapitel Provinsi, Regio dan Distrik yang tergantung pada Superior Jenderal. Jika akan diselenggarakan Kapitel luar biasa, hendaknya disebutkan alasan-alasan dan tema yang akan dibicarakan.


137

1. Dalam surat undangan Kapitel hendaknya Superior Jenderal, setelah mengadakan konsultasi dengan para Superior Provinsial dan Superior Regional, dan mendengar pandangan dewannya, menyebutkan jumlah utusan untuk setiap Provinsi, Regio, dan Distrik yang tergantung pada Superior Jenderal, seimbang dengan jumlah religius di masing‑masing Entitas.

2. Di samping alasan dalam Hukum Universal, seorang religius kehilangan suara aktif dan pasif jika telah mengajukan permohonan kepada Superior mayornya untuk mengundurkan diri sebagai religius dan imam, atau untuk inkardinasi ke sebuah Keuskupan, atau yang telah minta dan mendapat izin untuk tinggal di luar komunitas religius, kecuali bahwa permohonan dan izin itu karena alasan untuk studi, atau pelayanan pastoral, atau karena kesehatan, atau karena permasalahan keluarga. Hal itu juga berlaku bagi para religius yang telah dinyatakan oleh Superior mayornya telah meninggalkan komunitas secara tidak sah.

3. Jumlah total para utusan untuk Kapitel Jenderal harus lebih banyak – paling sedikit dengan perbedaan satu orang – dari jumlah mereka yang menjadi anggota Kapitel berdasarkan jabatannya.

4. Semua anggota yang secara sah diundang ke Kapitel Jenderal, wajib mengambil bagian di dalamnya, kecuali kalau ada alasan yang sah untuk tidak hadir, menurut penilaian Superior Jenderal.

5. Para Superior Provinsial atau Superior Regional yang berhalangan hadir, digantikan menurut hukum oleh Vikarisnya atau penasihat pertamanya. Kalau penasihat itu telah dipilih sebagai utusan, maka tempatnya sebagai utusan diisi oleh penggantinya.

6. Para utusan yang berhalangan diganti oleh penggantinya, menurut urutan pemilihannya.

7. Untuk membantu para kapitulan yang karena jabatannya dan sebagai utusan, Superior Jenderal, dengan suara konsultatif dewannya, dapat mengundang para religius lainnya dari komunitas-komunitas wilayah atau dari sektor-sektor pelayanan yang tidak terwakili dalam Kapitel, atau anggota-anggota yang lain, sebagai pengamat sesuai dengan peraturan-peraturan Kapitel.

8. Kalau Kapitel sudah dimulai, tidak diperbolehkan lagi ada pergantian keanggotaan Kapitel, kecuali untuk Superior Jenderal dan para anggota dewan penasihat yang dipilih oleh Kapitel. Peraturan ini tetap berlaku, juga kalau seorang yang telah diganti oleh penggantinya tidak terhalang lagi.

9. Persiapan untuk Kaptel Jenderal dipercayakan kepada sebuah Komisi Persiapan Kapitel, yang menjalankan tugasnya dengan menghubungi Provinsi-provinsi, Regio, dan Distrik, di bawah tanggung jawab Supreior Jenderal dan Dewannya. Komisi ini dipilih oleh Superior Jenderal dengan persetujuan dewannya.

10. Selama berlangsungnya Kepitel, Superior Jenderal bersama Dewannya tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan, kecuali bahwa Kapitel tidak mengambil alih tugas tersebut.


138

1. Secara khusus Kapitel Jenderal berwewenang untuk:
- Memelihara kekayaan rohani Kongregasi sebagaimana dicantumkan dalam KHK no. 578, dan mengusahakan untuk mengadakan pembaharuan sehingga ada keseimbangan;
- Membahas masalah-masalah yang penting untuk kehidupan Kongregasi;
- Memilih Superior Jenderal dan Dewannya;
- Menyesuaikan peraturan-peraturan dalam Konstitusi, sebagaimana dicantukan dalam nomor 136;
- Menyesuaikan Direktorium Jenderal, Peraturan Pengelolaan Harta Benda (NAB);
- Menyampaikan keputusan-keputusan lainnya yang harus diikuti oleh semua (KHK no. 631 § 1);
- Membuat rekomendasi-rekomendasi untuk Superior Jenderal dan Dewannya, dan untuk para Superior mayor dalam Kongregasi.

2. Perubahan dalam Direktorium Jenderal dan Peraturan Pengelolaan Harta Benda harus mendapat pengesahannya oleh mayoritas mutlak dalam Kapitel Jenderal.

3. Baik keputusan-keputusan (mossi) Kapitel Jenderal yang tercantum dalam Konstitusi no. 138, maupun rekomendasi-rekomendasi, yang tercantum dalam Direktorium Jenderal no. 138.1, harus mendapat pengesahannya oleh mayoritas mutlak.

4. Perubahan dalam Konstitusi dan Direktorium Jenderal, serta peraturan-peraturan lain dalam Kongregasi dan berlaku untuk Kongregasi, akan diumumkan dengan sebuah dekret oleh Superior Jenderal, dan berlaku setelah satu bulan diterbitkan. Peraturan-peraturan lain hendaknya diumumkan dalam waktu tiga bulan setelah penutupan Kapitel Jenderal, dan berlaku dalam waktu satu bulan setelah diterbitkan, kecuali Kapitel jenderal sendiri memutuskan secara berbeda.


139

1. Yang menjadi anggota Konperensi Jenderal ialah: Superior Jenderal, yang mengetuai Konperensi, Dewan Penasihat, Ekonom, dan Sekretaris Jenderal, para Superior Provinsial, Regional, dan Superior Distrik yang tergantung pada Superior Jenderal. Ditambah juga mereka yang dipanggil oleh Superior Jenderal sesudah berkonsultasi dengan para Superior mayor dan Dewan Jenderal.

2. Di samping Konperensi Jenderal, Superior Jenderal, dengan persetujuan dewannya, hendaknya mengundang pertemuan-pertemuan para Superior mayor Kongregasi sekurang-kurangnya dua kali selama masa jabatannya; para Superior Distrik, menurut penilaian Superior Jenderal, dapat ikut serta pula dalam pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut, yang sifatnya hanya konsultatif, mempunyai tanggung jawab untuk melihat situasi Kongregasi dan struktur-strukturnya, meninjau pelaksanaan keputusan-keputusan dan program-program lain yang telah disahkan dalam Kapitel Jenderal, serta untuk membahas permasalahan-permasalahan penting yang menyangkut Kongregasi keseluruhannya dan masing-masing  Entitas.

3. Superior Jenderal, dengan persetujuan dewannya, demi untuk pelayanan Pimpinan Jenderal, dapat membentuk kesekretariatan-kesekretariatan jenderal atau komisi-komisi atau organ-organ sejenis, yang mempunyai tugas untuk menganimasi suatu sektor tertentu di dalam Kongregasi, untuk mempelajari masalah-masalah, menyiapkan solusinya dan program-programnya.

4. Pada tingkat zona geografis (kultural) dapat juga dibentuk konperensi-konperensi para Superior mayor. Peraturan-peraturan dalam konperensi-konperensi tersebut akan disahkan oleh Superior Jenderal dengan persetujuan Dewannya.


141

Para Ekonom, sebagai pengelola harta benda Kongregasi, di samping harus bertindak di bawah kewenangan para Superiornya dan anggota Dewannya, mereka juga harus memperhatikan Hukum-hukum universal dan Hukum khusus Kongregasi, khususnya Peraturan Pengelolaan Harta Benda (NAB).

 

----------------------------------------

Top
Daftar Isi

:: © SCJ Propinsi Indonesia - Terima kasih Anda telah mengunjungi situs ini ::