Menu Utama

     Pendiri SCJ

     Kongregasi SCJ
Pedoman Hidup SCJ   
     Propinsi Indonesia
     Karya
     Komunitas
     Elenchus
     Doa Persembahan
     Artikel
     Necrologium
     Link Propinsi SCJ
     BLOG Berita
 
Kontak - Info


Propinsialat SCJ Indonesia

Jl. Karya Baru 552/94  Km.7
Palembang  30152
Sumatera Selatan
Indonesia
Telp. +062 0711 410835
Fax. +062 0711 417533
Email: sekpropscj@gmail.com

 

 

Pedoman Hidup

Cari Nomor:

BAGIAN KEEMPAT

PELAYANAN
DARI OTORITAS

(no. 106 - 139)

1. Prinsip dan Dasar.

(106)
Dalam Gereja, sebagai Tubuh Kristus,
Kongregasi kita memperoleh kesatuannya
dari cintakasih Kristus yang menyatukan kita,
dan dari kesetiaan kita masing-masing,
serta dari kesetiaan komunitas-komunitas kita terhadap perutusan bersama
seperti dijabarkan dalam Pedoman Hidup.
 
(107)
Dalam Kongregasi kita,
kesatuan dan kesetiaan komunitas itu,
dengan menghormati masing-masing anggota dan panggilannya,
harus memberi pencerahan bagi pelaksanaan otoritas
dan semua permasalahan penyelenggaraan kepemimpinan.
 
Otoritas itu dijalankan
pada tingkat yang berbeda-beda,
yaitu tingkat setempat, distrik, regio, provinsi, dan tingkat jendralat.
Otoritas, pelayanan komunitas dan persaudaraan,
sungguh merupakan suatu pengabdian.
 
Teladan Kristus, Tuhan dan Guru,
yang ada di tengah-tengah murid-murid Nya
sebagai yang melayani, merupakan patokan dan contohnya
(bd. Luk 22:24-27; Yoh 13:13-15).
 
(108)
Dengan mengesahkan Konstitusi,
Gereja, atas nama Kristus,
berdasarkan otoritasnya,
menjamin mandat yang dipercayakan k epada para Superior
di dalam komunitas (bd. LG 45).
 
Ketika para Superior memulai tugas itu,
mereka mengungkapkan persekutuan mereka
dengan Gereja melalui mengucapkan Syahadat
sesuai dengan rumusan yang disetujui oleh Takhta Suci.
 
Dialog dan Tanggung jawab bersama
 
(109)
Dalam komunitas-komunitas kita,
kita bersama-sama mencari kehendak Allah
melalui dialog yang sejati dan penuh persaudaraan,
dalam terang dan demi kepentingan bersama.
 
Seraya mendengarkan dengan senang hati para konfraternya,
dan dicerahi oleh pandangan mereka,
para Superior, dengan bantuan dewan penasihatnya,
serta sesuai dengan petunjuk-petunjuk hukum universal,
mengambil keputusan yang menjadi wewenang mereka (bd. PC 14; ET 25).
 
Demi kebaikan bersama,
otoritas dan ketaatan, dalam koresponsabilitas,
merupakan dua segi yang saling melengkapi
dari keikutsertaan yang sama
dalam persembahan diri Kristus (bd. ET 25).
 
(110)
Dalam berbagai tingkat kehidupan Kongregasi:
tingkat setempat, provinsi, atau Kongregasi,
lembaga-lembaga yang sesuai dan kompeten,
seperti dewan-dewan penasihat, komisi-komisi,
konferensi-konferensi, kapitel-kapitel,
dibentuk guna mengembangkan dialog dan kerja sama semua anggota
sebagai ungkapan keikutsertaan
dan tanggung jawab semua anggota
demi kesejahteraan segenap persekutuan hidup (PC 14).
 
(111)
Keikutsertaan dan tanggung jawab bersama itu
secara khusus menjadi nyata pada saat penetapan berbagai jabatan
melalui konsultasi dengan semua anggota komunitas yang bersangkutan,
baik lokal, regional, ataupun tingkat provinsi,
menurut peraturan-peraturan Direktorium Jendral.
 
Sebagai Superior hanya dapat diangkat
atau dipilih seorang imam anggota SCJ
yang sudah mengikrarkan kaul kekal.
 
Hasil pemilihan-pemilihan untuk suatu jabatan,
yang dijalankan sesuai dengan Direktorium Partikular,
harus dikukuhkan oleh Superior mayor yang berwenang
dengan persetujuan dewannya.  

Kesatuan dan Desentralisasi

(112)
Kesatuan fundamental seluruh Kongregasi
merupakan nilai hakiki
yang harus diperjuangkan juga demi kepentingan Gereja.
 
Demi kesatuan dalam kesetiaan dinamis
kepada semangat dan maksud Bapa Pendiri
semua anggota, dan terutama para Superior,
bertanggung jawab secara personal.
 
Namun demikian kesatuan tidak berarti keseragaman.
Dalam pelaksanaan otoritas
dan demi organisasi komunitas-komunitas
hendaknya diperhatikan supaya ada penyesuaian yang tepat
sesuai dengan keadaan masing-masing pribadi dan lingkungannya
(bd. PC 3).
 
(113)
Untuk mencapai tujuan itu,
sesuai dengan prinsip desentralisasi,
para Superior pada tingkat yang berbeda
hendaknya diberi wewenang yang mereka butuhkan,
sehingga tidak perlu terlalu banyak minta keputusan
dari para Superior yang lebih tinggi.
 
Di setiap p rovinsi dan r egio,
d irektorium p rovinsi dan direktorium r egio nal,
yang disahkan oleh Kapitel provinsi atau regio yang bersangkutan,
dan yang diteguhkan oleh Superior Jendral,
dengan persetujuan Dewannya,
memuat peraturan-peraturan khusus yang sesuai dengan kehidupan
dan kegiatan-kegiatan p rovinsi atau r egio tersebut.
 
(114)
Dalam menjalankan otoritasnya,
sesuai dengan prinsip subsidiaritas,
para Superior hendaknya menghormati
otonomi yang sah dari provinsi-provinsi
dan komunitas-komunitas.
 
Para Superior hendaknya juga mampu turun tangan
untuk menyemangati, membantu, dan menilai eksperimen-eksperimen;
atau, dalam kasus kegagalan,
untuk menyelamatkan kepentingan bersama.
 
Demi tujuan ini, kunjungan para Superior mayor
dapat dan semestinya menjadi kesempatan
untuk perjumpaan rohani dan pastoral yang sejati
bagi para religius dan komunitas-komunitas
demi kepentingan setiap anggota
dan ke satuan seluruh Kongregasi.
 
 
2. Struktur-Struktur dan Lembaga-Lembaga Kepemimpinan
 
(115)
Dalam Kongregasi Imam-imam Hati Kudus Yesus
yang disebut S uperior mayor adalah:
Superior Jendral dan Vikarisnya,
para Superior Provinsial dan Vikarisnya,
dan juga para Superior Regional, jika sudah didirikan secara tetap.
 
a. Komunitas Setempat
 
(116)
Komunitas setempat didirikan
oleh Superior mayor yang berwenang
dengan persetujuan dewannya,
sesuai dengan peraturan hukum universal dan partikular,
dengan persetujuan tertulis dari Uskup setempat
dan dengan izin Superior Jendral.
 
(117)
Untuk komunitas setempat ditunjuk seorang Superior,
yang diangkat oleh Superior mayor dengan persetujuan dewannya,
atau dipilih oleh komunitas sendiri,
sesuai dengan peraturan-peraturan yang termuat dalam
Direktorium partikular.
 
Seorang Superior diangkat atau dipilih
untuk masa waktu paling lama tiga tahun.
Ia dapat diangkat atau dipilih kembali
sesuai dengan h ukum universal dan peraturan-peraturan partikular.
 
(118)
Dalam menunaikan tugasnya
Superior lokal dibantu oleh beberapa penasihat,
yang ditetapkan menurut norma-norma
yang termuat dalam Direktorium partikular.
 
(119)
Pengelolaan harta benda dan pemeliharaan kekayaan komunitas
dipercayakan kepada Ekonom lokal.
Ia menjalankan tugasnya di bawah kewibawaan Superior,
dan sesuai dengan norma-norma Kongregasi.
Ekonom lokal ini diangkat menurut norma-norma
yang termuat dalam Direktorium partikular.
 
b. Distrik
 
(120)
Disebut “Distrik” adalah sebuah komunitas
atau beberapa komunitas dalam sebuah wilayah tertentu,
yang belum dapat menjadi sebuah provinsi atau regio.
 
Sebuah Distrik dapat secara langsung tergantung pada Superior Jendral
atau Superior Provinsial.
 
Dengan persetujuan Dewannya,
Superior Jendral mempunyai hak
untuk mendirikan distrik-distrik baru sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan dalam Direktorium Jendral,
untuk menggabungkan beberapa distrik,
untuk memodifikasi, atau untuk menghapus distrik.
 
(121)
Untuk Distrik ditunjuk seorang Superior distrik,
yang diangkat oleh Superior mayor di mana distrik itu tergantung,
dengan persetujuan Dewannya,
menurut norma-norma dalam Direktorium partikular.
 
Superior distrik memiliki kewenangan-kewenangan
yang telah didelegasikan oleh Superior mayor.
 
Superior distrik dibantu oleh para penasihatnya
dan seorang Ekonom distrik,
yang ditunjuk menurut Direktorium Jendral dan partikular.
 
c. Regio-regio
 
(122)
“Regio” adalah sebuah entitas
yang dapat dibandingkan dengan sebuah provinsi.
Regio terdiri dari beberapa komunitas dalam sebuah wilayah tertentu,
yang belum dapat memenuhi kebutuhan personalia,
dan / atau kebutuhan finansial;
karena alasan-alasan tersebut belum dapat dijadikan sebuah provinsi.
 
Dengan persetujuan Dewannya,
Superior Jendral mempunyai hak
untuk mendirikan Regio-regio baru sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan dalam Direktorium Jendral,
untuk menggabungkan beberapa regio,
untuk memodifikasi, atau untuk menghapus regio.
 
Apa yang ditetapkan dalam Konstitusi, Direktorium Jendral,
atau sumber-sumber hukum partikular bagi provinsi,
berlaku juga bagi regio,
kecuali jika norma-norma dalam hukum partikular tersebut
menetapkan secara khusus.
 
(123)
Untuk Regio ditunjuk seorang Superior regional,
yang diangkat oleh Superior Jendral,
dengan persetujuan Dewannya,
menurut norma-norma Direktorium Jendral dan Regional.
Dia harus seorang imam, yang sudah berprofesi kekal
sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun.
 
Sesuai dengan KHK c. 620,
Superior regional disejajarkan dengan Superior provinsial,
kecuali untuk kewenangan-kewenangan tertentu
sebagaimana ditetapkan secara khusus dalam Direktorium Jendral.
 
Superior regional dibantu oleh sekurang-kurangnya dua penasihat
dan seorang Ekonom regional,
yang diangkat menurut norma-norma Direktorium Jendral dan Regional.
 
d. Komunitas Provinsi
 
(124)
Yang dapat didirikan menjadi Provinsi
ialah suatu kelompok komunitas-komunitas dalam daerah tertentu,
yang tampak sudah cukup berkembang
untuk memimpin dan mengelola dirinya sendiri;
dan di mana karya-karya Tarekat sudah cukup tumbuh,
sehingga dapat berkembang terus secara otonom.
 
Menjadi wewenang Superior Jendral dengan persetujuan dewannya
untuk mendirikan, mempersatukan, mengubah, atau menghapuskan provinsi.
 
(125)
Di dalam provinsi, otoritas secara biasa
dijalankan oleh Superior Provinsial dibantu oleh dewannya,
dan secara luar biasa dan kolegial (dijalankan) oleh Kapitel Provinsi.
 
(126)
Superior Provinsi al diangkat oleh Superior Jendral
dengan persetujuan dewannya,
atau dipilih oleh anggota-anggota provinsi sesuai dengan peraturan-peraturan
yang termuat dalam Direktorium Jendral dan Direktorium Provinsi.
Dia harus seorang imam, yang sudah berprofesi kekal
sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun.
 
(127)
Dalam memimpin provinsi, Superior Provinsial
dibantu oleh sekurangnya empat penasihat,
yang ditetapkan menurut norma-norma
Direktorium Jendral dan Direktorium Provinsi.
 
Superior Provinsial mempunyai tugas
untuk menganimasi dan memimpin p rovinsi nya.
Dalam tugas ini, ia dibantu oleh Dewannya,
yang harus menyatakan persetujuannya atau pendapatnya,
sebagaimana diatur oleh Hukum Universal dan peraturan Kongregasi.
 
(128)
Pengelolaan harta benda provinsi
dipercayakan kepada E konom provinsi.
di bawah otoritas Superior Provinsial yang dibantu D ewannya,
dan sesuai dengan norma-norma
yang berlaku dalam Kongregasi dan dalam provinsi.
 
Ekonom provinsi ditunjuk sesuai dengan norma-norma
yang termuat dalam Direktorium Jendral dan Direktorium Provinsi.
 
(129)
Kapitel Provinsi harus diselenggarakan
menjelang Kapitel Jendral biasa maupun luar biasa.
 
Direktorium-direktorium Provinsi dapat mengatur
bahwa Kapitel Provinsi dapat diadakan lebih sering.
 
Secara normal Kapitel Provinsi diselenggarakan secara rapresentatif.
Yang menjadi anggota Kapitel secara de jure (karena jabatan), adalah: Superior Provinsial dan Dewannya, Ekonom provinsi, para Superior Distrik, dan para religius yang disebut oleh Direktorium Provinsi. Anggota delegasi adalah para religius yang dipilih menurut norma-norma Provinsi.
Jumlah mereka yang dipilih harus sekurang-kurangnya satu orang lebih banyak daripada mereka yang menjadi anggota berdasarkan jabatan. Direktorium Provinsi merincikan cara pemilihan delegasi untuk Kapitel.
 
Karena alasan-alasan yang tepat, dan seturut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Direktorium Jendral, sebuah Kapitel Provinsi dapat diselenggarakan dalam bentuk sebuah Assemby dengan wewenang memutuskan.
 
Para anggota yang berprofesi sementara hanya memiliki hak suara aktif, kecuali kalau Direktorium Provinsi menentukan lain.
 
Keputusan-keputusan Kapitel Provinsi dinyatakan berlaku oleh Superior Provinsial setelah disetujui oleh Superior Jendral dengan persetujuan Dewannya. Keputusan-keputusan itu hanya berlaku sampai keputusan-keputusan Kapitel Provinsi yang berikut diundangkan, kecuali kalau Kapitel Provinsi yang terakhir itu mengesahkan lagi keputusan-keputusan Kapitel sebelumnya.
 
(130)
Selain Kapitel Provinsi, dewan-dewan penasihat,
dalam provinsi, dapat dibentuk lembaga-lembaga penasihat lain untuk membantu Pater Provinsial dan Dewannya dalam memimpin provinsi.  
 
e. Kepemimpinan Jendral
 
(131)
Dalam Kongregasi, otoritas secara biasa
dijalankan oleh Superior Jendral dibantu oleh D ewannya,
dan secara luar biasa dan kolegial (dijalankan) oleh Kapitel Jendral.
 
(132)
Superior Jendral dipilih oleh Kapitel Jendral
sesuai dengan norma-norma h ukum universal dan Direktorium Jendral Kongregasi.
 
Ia harus seorang imam yang sekurangnya berumur empat puluh tahun, dan telah berprofesi kekal sekurangnya sepuluh tahun.
 
Untuk pemilihan Superior Jendral, diperlukan mayoritas dua per tiga dari jumlah suara dalam ketiga pemungutan suara yang pertama, dan diperlukan mayoritas absolut (lima puluh persen tambah satu suara) dalam ketiga pemungutan suara yang berikut.
Kalau mayoritas itu belum tercapai juga, maka dalam pemungutan suara yang berikut kedua religius yang memperoleh jumlah suara yang terbesar tidak boleh memilih lagi tetapi hanya boleh dipilih, lalu dalam pemungutan suara yang berikut terpilihlah dia yang memperoleh paling banyak suara.
Seandainya keduanya memperoleh suara yang sama, maka terpilihlah dia yang lebih tua dalam profesi, atau kalau usia profesinya sama, dipilihlah dia yang lebih tua umurnya.
 
Superior Jendral dipilih untuk enam tahun,
dan dapat dipilih kembali hanya satu periode berikutnya.
 
Superior Jendral dibantu Dewannya memimpin dan menganimasi Kongregasi, u ntuk melaksanakan misi Kongregasi di dalam Gereja. Dalam kesetiaan pada maksud Pater Dehon dan sesuai dengan situasi yang berbeda-beda, Superior Jendral melayani persekutuan dalam semangat yang sama, dan koordinasi dalam kegiatannya. Tugas itu dilaksanakan secara khusus melalui kunjungan-kunjungan yang dilakukan sendiri atau dilakukan oleh para delagatusnya ke seluruh Kongregasi.
 
(133)
Dewan Jendral terdiri sekurangnya atas empat penasihat
yang dipilih oleh Kapitel Jendral, menurut peraturan
dan cara yang ditetapkan oleh Direktorium Jendral Kongregasi.
 
Untuk memilih Dewan Jendral, diperlukan mayoritas absolut (limapuluh persen tambah satu suara) dari suara yang sah dalam keempat pemungutan suara yang pertama, dan diperlukan jumlah mayoritas relatif suara saja dalam pemungutan- pemungutan suara yang berikut.
 
(134)
Selain anggota Dewan Jendral, ada para kolaborator jendral lain
yang membantu Superior Jendral dalam kepemimpinan dan dalam administrasi, yaitu: Ekonom Jendral, Sekretaris Jendral, Prokurator Jendral pada Takhta Suci.
 
(135)
Sesuai dengan Direktorium Jendral,
Ekonom Jendral dipilih oleh Superior Jendral dengan persetujuan Dewannya.
Para kolaborator jendral lain dipilih oleh Superior Jendral setelah berkonsultasi dengan Dewannya.
 
(136)
Kapitel Jendral merupakan tanda istimewa
dari kesatuan dan misi seluruh Kongregasi, yang berkumpul melalui para wakilnya. Kapitel ini mewujudnyatakan otoritas tertinggi dalam Tarekat.
 
Kapitel Jendral yang biasa harus diselenggarakan
setiap kali akan diikuti oleh pemilihan-pemilihan untuk kepemimpinan umum.
 
Kapitel yang biasa itu juga membahas masalah-masalah
yang menyangkut keseluruhan Kongregasi.
 
Jika perlu suatu pembaharuan dalam Konstitusi,
diperlukan persetujuan mayoritas dua per tiga dari jumlah anggota Kapitel Jendral, serta persetujuan dari Takhta Suci. Takhta Suci itulah juga yang berwenang untuk menafsirkan Konstitusi secara otentik.
 
(137)
Kapitel Jendral luar biasa
dapat dipanggil oleh Superior Jendral dengan persetujuan Dewannya, dan setelah berkonsultasi dengan para Superior Provinsi et Regional untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting bagi kehidupan Kongregasi.
 
Kapitel ini haruslah dipanggil oleh Superior Jendral jika dua per tiga dari Superior Provinsi dan Regio nal menghendakinya.
 
Yang menjadi anggota Kapitel Jendral, baik biasa maupun luar biasa adalah: Superior Jendral, Dewan Jendral, Ekonom Jendral, Sekretaris Jendral, Prokur ator Jendral pada Tahta Suci (bdk. Konst 134), para Suprior Provinsi dan Superior Regional. Juga bergabung para utusan yang dipilih oleh Kapitel Provinsi, Regional dan Distrik yang tergantung pada Superior Jendral, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Superior Jendral dengan persetujuan Dewannya.
 
(138)
Keputusan-keputusan Kapitel Jendral
hanya berlaku sampai keputusan-keputusan Kapitel Jendral yang berikut diundangkan, kecuali kalau Kapitel terakhir itu mengesahkan lagi keputusan-keputusan Kapitel sebelumnya.
 
(139)
Selama masa jabatannya, Superior Jendral
dengan persetujuan D ewannya hendaknya sekurang-kurangnya satu kali mengadakan konferensi jendral, yang sifatnya konsultatif.

*

Top
Daftar Isi

:: © SCJ Propinsi Indonesia - Terima kasih Anda telah mengunjungi situs ini ::